INIJABAR.COM, Bekasi—Tutupnya
pelayan kantor Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bekasi, pekan lalu terus
menuai protes dari sejumlah kalangan. Sekretaris Komisi DPRD Kota
Bekasi, Solihin, mengatakan hal itu bentuk ketidak mampu kepala daerah
dalam menggkordinasikan bawahannya.
Bahkan
ia meminta Pj. Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah untuk menyerahkan jabatannya kepada Gubernur Jawa Barat, karena dinilai gagal dalam
menjalankan amanah dan terlalu lemah, hingga menjadikan Kota Bekasi
terus bergejolak.
“Pj.
Walikota Bekasi, tidak aspiratif, sehingga terjadi riak di bawah.
Membuat situasi terus di Kota Patriot ini, bergejolak tidak kondusif.
Sebaiknya serahkan saja jabatan kepada Pj Gubernur meminta kepada
Kemendagri untuk diganti Pj. Walikota baru,”tegas Politisi PPP Kota
Bekasi ini.
Menurutnya,
ketidakharmonisasi hubungan Pj. Walikota dengan aparatur bawahannya
adalah bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan amanah. Ia menilai
koordinasi tidak berjalan maksimal alias gagal total selama kepemimpinan
Pj. Walikota Bekasi.
Dikonfirmasi apakah hubungan
antara Pj. Walikota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi berlangsung harmonis,
spontan Solihin langsung menjawab tidak harmonis. Hal itu imbuhnya,
bisa dilihat terkait pengangkatan Pj Sekda Kota Bekasi, yang masih dalam
proses tanpa ada pemberitahuan di DPRD Kota Bekasi.
Sementara
Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, dikonfirmasi terpisah terkait tutupnya
pelayanan public ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, mengaku akan
menelusuri lebih dalam akan informasi itu. Ia mengatakan tidak mau
berandai-andai, meskipun hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik.
“Saya
khawatirnya, tutupnya pelayanan publik itu dilakukan secara positif,
artinya pada hari itu ada kegiatan secara bersama. Tetapi informasi
tersebut tetap harus ditanggapi positif, dan lembaga akan mencoba
menelusuri kenapa hal itu terjadi. Untuk itu diminta kepada semua pihak
untuk tidak berspekulasi,”ujar Tumai.(Min)
