inijabar.com, Karawang- Terkait pernyataan Anggota DPRD Karawang, Toto Suripto di beberapa media, yang mendesak agar diusut dugaan ‘cashback fee’ untuk biaya sewa hotel tempat isolasi pasien covid-19 dikomentari oleh Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono.
Sukur Mulyono menyatakan, tuduhan atas dugaan persoalannya dugaan adanya cashback fee, ditunjukan langsung kepada lembaga DPRD Karawang, yang notabene nya tempat Toto Suripto bernaung.
Sehingga, kata dia, pernyataan Toto tersebut dinilai seperti ‘menepuk air didulang, terpercik muka sendiri’.
“Toto kan anggota DPRD, apalagi dia mantan Ketua DPRD. Kok bisa dia ngomong seperti itu. Ini sih namanya menepuk air didulang terpercik muka sendiri,” tuturnya. Kamis (18/3/2021).
Sukur menambahkan, sebagai salah satu wakil rakyat, Toto Suripto diminta lebih bisa menjaga marwah lembaga DPRD, yaitu dengan cara tidak mengumbar terlebih dahulu informasi ke publik, terkait isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
“Kalau Toto mau, cari dulu kebenaran informasinya. Kumpulkan dulu data-datanya. Kemudian, langsung lapor ke Ketua DPRD. Jangan langsung main statemen saja ke media,” katanya.
“Apalagi Toto menyebut oknum DPRD-nya secara umum. Kalau dia yakin dengan pernyataanya, minimal bisa menyebut inisial. Jangan menjadi bola liar seperti ini,” timpal Sukur Mulyono.
Atas pernyataan Toto Suripto di beberapa media, Sukur Mulyono mengaku sampai harus memanggil semua Anggota DPRD Karawang Fraksi Golkar. Terlebih, persoalannya berkaitan dengan anggota dewan Golkar di Komisi IV.
“Betul, saya sampai harus memanggil anggota dewan Golkar cuma gara-gara pernyataan Toto Suripto. Seharusnya kalau Toto terlalu gatel ngomong, ya minimal sebutkan inisial nama,” katanya.
Atas persoalan ini, Sukur Mulyono meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang untuk segera memanggil Toto Suripto, agar secepatnya dimintai klarifikasi.
“Karena ini sudah offside, maka ini sudah seharusnya BK DPRD yang memanggil Toto Suripto. Supaya ke depan tidak ada lagi anggota dewan sembarangan ngomong ke media. Khususnya mengenai isu-isu miring lembaga DPRD yang belum jelas kebenaran informasinya,” tandasnya.(pik)
.jpeg)
