inijabar.com, Kota Bekasi- Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang berencana akan membuat challenge (tantangan) kepada lurah dan camat se Kota Bekasi mengenai pelayanan kependudukan gratis. Apabila ada pungutan apapun jenisnya yang bertanggung jawab adalah kepala wilayah.
Hal itu menuai komentar dari praktisi hukum Bambang Sunaryo SH. Menurut dia, Tri Adhianto sebagai kepala daerah di Kota Bekasi di masa peralihan kekuasaan ini lebih mendahulukan hal yang substantif misalnya pemenuhan hak dasar bagi ASN sebelum bicara kinerja anak buahnya.
"Yah kan justru masyarakat Kota Bekasi sedang memberi Chalenge pada pak Tri Adhianto. Mampukah dirinya menormalkan kondisi dan kinerja birokrasi. Artinya kalau dia gembar gembor pada ASN meningkatkan kinerja tapi gaji dan hak lainnya tak dipenuhi yah percuma,"ungkapnya pada media, Selasa (18/1/2022).
Bambang mengingatkan Tri Adhianto harus cepat melakukan normalisasi kinerja aparatur daerah, dan jangan 'tergoda' mendahulukan kepentingan politik pragmatis nya.
"Pak Tri punya waktu sedikit sekali hanya 1,9 bulan. Nah ini harus dimaksimalkan se efektif mungkin. Penuhi hak-hak mendasar pegawai dulu itu lebih urgent baru tuntut kinerja yang baik. Dengan demikian pelayanan publik bisa tetap terjaga,"ungkapnya. Selasa (18/1/2022).
"Kita mahfum lah, beliau sudah mempersiapkan diri untuk bisa maju di Pilkada 2024. Langkah itu sudah dimulai dengan menjadi ketua partai politik di Kota Bekasi. Nah, ini momentum bagi beliau untuk menunjukan bahwa gaya dan kinerja kepemimpinan dirinya berbeda dengan Rahmat Effendi yang publik tahu sudah dianggap sebagai guru politiknya,"ucap Bambang.
Dirinya yakin Tri Adhianto mampu melaksanakan sisa periodesasi kepemimpinan di Kota Bekasi dengan baik dan bisa memulihkan citra negatif di masyarakat.
"Pesan saya buat Pak Tri untuk jangan alergi terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Saya yakin pak Tri bisa mengembalikan citra positif Kota Bekasi di masyarakat,"pungkasnya.(*)
