Inijabar.com, Kota Bekasi - Terkait pemutusan listrik terhadap sejumlah sekolah di tingkat SMP negeri Kota Bekasi oleh PLN, yakni SMPN 6 Bekasi, SMPN 20 Bekasi, SMPN 28 Bekasi dan SMPN 35 Bekasi, membuat geram anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung.
Politisi asal Fraksi Gerindra ini bahkan secara tegas akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangannya oleh DPRD Kota Bekasi dalam waktu dekat ini.
"Kami akan panggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangannya kenapa sampai ada pemutusan sementara aliran listriknya," ujar Tanjung yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang membawahi bidang pendidikan tersebut, Kamis (10/2/2022).
Ia mengatakan, diputusnya listrik di sekolah tersebut tidak terlepas juga adanya kelalaian dari beberapa pihak. Bahkan ia pun sangat menyayangkan kejadian tersebut menimpa sejumlah sekolah di Kota Bekasi.
"Masa listriknya sampai diputus sama PLN. Hal ini pasti mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kalau sampai dimatiin listriknya, kan ngeri itu. Kipas dan komputer pun tidak bisa hidup," terangnya berseloroh.
Untuk itu, ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar memberikan masukan kepada Kepala Sekolah agar hal ini tidak terulang kembali.
"Kota Bekasi adalah kota besar, kejadian ini sangat memalukan, listrik SMP negeri bisa diputus. Inikan sangat luar biasa, dana operasionalnya kan ada," tegas Tanjung sekai lagi.
Ia pun menilai, tindakan PLN yang memutus sementara aliran listriknya karena adanya keterlambatan pembayaran tersebut, dinilai terlalu cepat dan gegabah tindakannya.
"Tindakan pemutusan listriknya oleh PLN kami nilai terlalu cepat dan gegabah, karena sekolah itukan mencerdaskan anak bangsa, setidaknya PLN bisa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan maupun sekolah terkait hal tersebut untuk dicarikan solusinya," tuturnya.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada sekolah untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke DPRD Kota Bekasi atau Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk secara bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan yang ada.
"Komisi IV itu kan sebagai pengawas pendidikan di Kota Bekasi, minimal sekolah mau menyampaikan permasalahan yang ada. Atau minimal mereka datang atau kita tegor Kadisnya terkait hal tersebut, kan bisa saja kan," imbuhnya.
Untuk itu dirinya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi agar melakukan pemanggilan terhadap mereka.
"Intinya, hal ini akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk melakukan pemanggilan dan dimintai kejelasannya dan hal ini sangat-sangat memalukan," tutupnya.(giri)
