inijabar.com, Kabupaten Cirebon - Persoalan klasik yang masih menimpa masyarakat Kabupaten Cirebon seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang tidak on line, jalan rusak, masalah sampah, minimnya PJU dan lain sebagainya.
Hal itu terungkap, ketika anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Demokrat Heriyanto menggelar reses yang kedua di Desa Matangaji, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Minggu (13/2/2022) malam.
Heriyanto menjelaskan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan BPJS Kesehatan guna mengurus data-data. Banyak masyarakat saat berobat ke rumah sakit kartu BJPS tidak aktif, no NIK KTP tidak online.
“Banyak masukan dari masyarakat terkait kartu BPJS-nya tak bisa digunakan karena nomor NIK tidak aktif,” tutur Heriyanto dari Komisi lV dalam resesnya.
Menurut Heri, warga masyarakat juga keluhkan sulitnya memproses Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bansos yang disalurkan tidak merata serta bagaimana mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. "Ada juga yang mengeluh soal dampak Covid-19 sehingga tak mampu membayar iuran BPJS.
Politisi Partai Demokrat itu pun nyampaikan terimakasih kepada masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya.
“Insyaallah semua itu akan dijadikan pokok pikiran dalam laporan hasil reses nanti,” tandasnya. (Fii)
