inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait sikap anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PPP H. Solihin yang melakukan aksi walk out saat sidang Paripurna tentang KUA PPAS 2023 pada Senin (22/8/2022).
Bahkan ada sesama anggota DPRD Kita Bekasi asal PDIP yang akan melaporkan ke BKD (badan kehormatan dewan) karena menuding Plt. Walikota Bekasi Tri Adhianto tidak menganggarkan anggaran untuk bantuan pesantren dalam KUA PPAS 2023.
"Sikap Gus Shol, selaku anggota DPRD yang melakukan walkout tidak ada yang salah dan tidak melanggar etika, itu hak beliau dan beliau memiliki hak imunitas untuk bicara dan menyampaikan pendapat" ujar Hani Siswadi, Direktur Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Baghasasi.
Lebih lanjut, Hani SYS menjelaskan, jika ada upaya ancaman dengan membawa Solihin ke dalam Badan Kehormatan DPRD, menurutnya itu adalah kekeliruan.
"Saat ini rakyat butuh sikap dan keberpihakan yang jelas dari para anggota legislatif, kok dewan yang berbicara dan mempertanyakan sikap Pemkot Bekasi terkait dukungan pemerintah pada pesantren, dalam bentuk yang konkrit, malah di ancam-ancam," ungkap Hani SYS sambil tersenyum. Rabu (24/8/2022).
Hani menyayangkan dengan sikap anggota dewan yang tidak mau menerima perbedaan sikap politik dan berujung apologi tersebut.
"Sebaiknya, anggota fraksi PDIP tersebut justru harusnya mendukung sikap Gus Shol, sebagimana kita ketahui, Pak Jokowi selaku Presiden sangat mendukung pesantren, terbukti beliau memberi keistimewaan dengan melahirkan Hari Santri," paparnya.
Hani pun menegaskan, kedepan harusnya perbedaan pendapat diterima dengan baik tidak perlu melahirkan ancaman dan ancaman tersebut juga tidak mendasar, karena yang dilakukan Gus Shol tidak ada pelanggaran etika.
"Saran saya, anggota dewan yang terhormat itu, justru harus belajar seperti Gus Shol cara bersikap dan keberpihakannya dalam masyarakat, yang diaktualisasikan dalam fungsinya dewan sebagai budgeting. Bukannya mengeluarkan statement asal bos senang," tandasnya.(*)
