BLT Pemkot Bekasi Banyak DTKS Yang 'Ga Kebagian, Stikerisasi nya Keren

Redaktur author photo


Stikerisasi BLT APBD Kota Bekasi 2022.


Inijabar.com, Kota Bekasi- Pembagian BLT (bantuan langsung tunai) dari APBD Kota Bekasi yang dimulai hari ini Rabu (21/12/2022) untuk penerima yang data nya masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebesar Rp250 ribu per penerima manfaat dikeluhkan sebagian warga yang tidak dapat BLT tersebut.

Stiker BLT APBD 2022


"Saya masuk DTKS tapi tidak dapat,"ucap Yuli salah satu warga di wilayah kelurahan Jatiasih ini pada inijabar.com. Rabu (21/12/2022).9


Selain itu, kata Yuli, sebagian yang dapat di lingkungannya sebelumnya dapat juga bansos sembako dari kelurahan Jatiasih.

[cut]



"Iya ada 17 warga DTKS yang dapat BLT, dan sebelumnya mereka ada yang dapat juga bansos paket sembako,"ungkapnya.


Senada dikatakan, Wardi (60) warga kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan yang mengaku tidak dapat BLT meskipun dirinya terdata sebagai DTKS saat pandemi Covid 19.


"Lah kita kaga dapet BLT dari Pemkot Bekasi. Tau dah ngapah alesannya,"ucapnya polos.


Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Alex Zulkarnaen menyatakan, BLT hanya diberikan untuk penerima manfaat yang masuk data DTKS. Saat ini hari pertama hingga tanggal 23 Desember 2022.


"Hari ini sudah terdistribusi sebanyak 6 ribu penerima BLT,"ungkapnya.

[cut]



Alex menyebut, yang menerima BLT bagi mereka yang tidak dapat bansos sebelumnya.


"Iya yang tidak dapat Bansos kita berikan BLT,"tandasnya.


Pemkot Bekasi targetnya menggelontorkan uang senilai Rp5 miliar untuk 18 penerima BLT dengan basis data DTKS.


Sementara itu, stikerisasi bagi penerima BLT dilakukan para petugas dari kelurahan. Stiker berisi tulisan BLT APBD Kota Bekasi 2022 dan ada gambar Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di sebelah kiri.


Sebelumnta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak menjadikan bansos seperti BLT sebagai sarana pencitraan menjelang Pilkada.


Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kecenderungan itu (politisasi bansos) kerap terjadi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

[cut]



"Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada, setop poles citra Anda dengan dana penanganan covid-19," ujar Firli dalam keterangan resmi saat itu, Sabtu (11/7/2020).(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini