 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Seorang wanita bernama Helen N (44) warga Mekar Sari, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota BeBekas mengaku ditipu terkait penerimaan calon tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkup Pemkot Bekasi.
"Saya merasa tertipu dengan saudara BH atau yang akrab disapa Tollet. Dia warga Bumi Sani, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terkait penerimaan TKK di Pemkot Bekasi,"ungkapnya pada media. Jumat (17/2/2023)
Dirinya menceritakan, pada bulan September 2018 lalu bertemu dengan pelaku di Pendopo Walikota Bekasi saat dirinya berniat bertemu dengan Walikota Bekasi saat itu yakni Rahmat Effendi.
"Saya bertemu dengan saudara BH alias Tollet di Pendopo Walikota. Saat itu saya ingin menghadap Pak Walikota Rahmat Effendi ada keperluan untuk mengantar lamaran saudara saya yang mau masuk menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemkot. Tetapi Tollet bilang sini mpok lewat gw aja biar lewat Fraksi Golkar karena yang lalu aja gw bawa 150 orang masuk semua. Lalu saya bilang beneran ini iya Bang? Jangan sampai enggak masuk karena nanti saya enggak enak sama orang-orang yang saya bawa. Lalu jawab Tollet demi Allah Mpok gw enggak akan bohongin dan zholim sama lu Mpok. Akhirnya saya pun menitipkan lamaran untuk Tenaga Kerja Kontrak sama Tollet," ungkap Helen kepada wartawan, Jum'at (17/2/2023).
Namun, sambung Helen, di tahun pertama dirinya mencoba menanyakan kelanjutan nya.
"Gimana Tollet kok belum juga ada yang masuk orang-orang yang saya bawa?. Jawabannya sabar dulu Mpok. Lalu di Tahun kedua pun sama, saya tanyakan kembali gimana Tollet, nie udah 2 Tahun kok belum juga masuk orang-orang yang saya bawa jadi TKK? Lalu jawabnya Tollet sabar dulu Mpok, nie lagi Covid. Ok, saya tunggu dan percaya dia mungkin benar karena saat itu lagi Pandemi Covid-19,"tutur Helen.
"Sambil berjalannya waktu, masuklah Tahun ketiga tapi masih tetap sama jawabannya karena Covid, jadi belum ada yang dikeluarkan SK TKK. Berjalannya waktu, saya bilang sama Tollet tolong ketemukan saya sama Pak Walikota (Rahmat Effendi) biar semuanya jelas, akan tetapi Tolletnya selalu ngeles terus,"sambung Helen.
"Dan pada akhirnya saya bisa ketemu dengan Pak Walikota (Rahmat Effendi) disaat Sparko di GOR, disitu saya memberanikan diri untuk bertanya sama Pak Walikota mengenai lamaran orang-orang yang mau pada masuk jadi TKK. Saya berkata, Pak izin saya mau bertanya tentang lamaran TKK yang saya titipan sama BH (Tollet), lalu Pak Rahmat Effendi pun bertanya punya siapa?. Lalu Pak Rahmat Effendi pun bilang ditunggu aja Januari, kalau sekarang orang-orang itu mau digaji pakai apa, sekarangkan lagi Covid. Akhirnya saya tinggalkan Pak Walikota," terangnya.
Usai pertemuan itu, lanjut Helen, dirinya bertemu Tollet dan bilang kapan bisa temui dengan walikota.
"Saya langsung dengan Pak Walikota?. Tapi tetap aja Tolletnya ngeles terus, padahal saya sudah ketemu dengan Pak Rahmat Effendi dan sudah ngomong juga,"ucapnya.
"Berjalannya waktu pas 5 Januari 2021 Pak Walikota Rahmat Effendi dibawa oleh KPK. Saya pun makin bingung lalu saya tanya sama Bambang gimana nie Tollet yang TKK?. Lalu jawabnya tenang Mpok pasti keluar. Ternyata ada yang keluar SK TKK sejumlah 300 orang, akan tetapi orang yang saya bawa kok tidak ada yang masuk juga. Lalu saya tanyakan kembali ke Tollet, jawabannya masih sama, saya disuruh nunggu dan sabar. Dan sampai akhirnya orang-orang yang korban TKK ini mendatangin ke kantor saya untuk meminta pertanggungjawaban saya masalah uang yang sudah diberikan ke saya. Berkali-kali mereka datang kekantor saya dan saya coba pertemukan juga ke Tollet dengan para korban TKK dan Tollet pun ada buat Surat Pernyataan. Dari pernyataannya itu Tollet (BH) akan tanggungjawab semua uang-uang para korban TKK ternyata semua pernyataan yang dibuat tidak ada yang ditepati untuk dibayarkannya hingga berimbas saya diberhentikan dari pekerjaan saya," ungkap Helen dengan menangis.
Pada akhirnya, kata Helen, korban-korban ini kembali lagi kepada saya karena sudah tidak percaya lagi sama Tolletnya, dan saya bersama mantan suami saya pun bertemu dengan Tollet dan meminta Tollet untuk buat Surat Pernyataan kembali kapan uang-uang para korban akan dikembalikan?
[cut]
"Lalu Tollet pun mau buat surat pernyataan di kwitansi yang di ttd di atas materai Rp 10.000 yang isinya bahwa benar Bambang menerima uang sejumlah Rp 495.000.000 yang didalam isi Surat Pernyataan siap kembalikan uang di akhir Bulan Juli 2022. Tapi, sampai akhirnya saya tunggu tidak ada juga itikad baik Tollet hingga di akhir bulan Juli, belum ada pengembalian uang para korban TKK. Kalau ditagih Tollet selalu bilang tunggu gaji dari PD Migas (Perusahaan milik BUMD Kota Bekasi - red) yang selalu ditunjukannya berkas gajian yang belum dibayarkan (terlampir), dan akhirnya saya coba memberanikan diri untk membuat Laporan Polisi di Polres Metro Bekasi Kota didampingin oleh sepupu saya dengan bukti Surat Pernyataan dan kwitansi yang bermaterai 10.000.
"Berjalannya proses pemeriksaan pelapor dan terlapor pun berjalan selama 5 Bulan, dan dari hasil Laporan saya itu ternyata setelah di adakan gelar perkara tidak bisa menguatkan karena saya bukanlah korban yang di rugikan. Padahal bukti Surat Pernyataan di atas materai itu ada. Asli, saya benar-benar tersiksa dimoment ini, kerjaan sudah tidak punya, berpisah sama suami, orang tua sampai sakit, dikejar-kejar orang (para korban). Saya berharap BH (Tollet) menyelesaikan tanggungjawab," imbuh Helen mengakhiri seraya menangis.
Sayang, hingga berita ini dimuat pihak Penyidik Polres Metro Bekasi Kota belum bisa dimintai keterangannya terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2.377/VIII/2022/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bks Kota/Polda Metro Jaya Tertanggal 13 Agustus 2022.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Bekasi Dariyanto menegaskan, kasus tersebut pernah dilaporkan ke dirinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
Namun, karena kasus tersebut persoalan pribadi bukan persoalan fraksi jadi dirinya tidak bisa membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Itu kan bukan masalah Fraksi Golkar jadi jika ada yang mengaku-ngaku membawa nama fraksi ya ga ada hubungannya. Kita ga pernah ada rekom untuk masalah TKK,"tandasnya.(*)
