inijabar.com, Kota Bekasi- Kinerja Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) bentukan mantan Walikota Bekasi Tri Adhianto kembali disorot. Hal tersebut perlu dilakukan Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad.
Pengamat Kebijakan Publik Mulyadi yang juga selaku Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia) menilai TP3 dibentuk Tri Adhianto tersebut sarat muatan politis.
"Dari mulai rekrutmen personalia nya nuansa kepentingan politis Tri Adhiabto sangat kasat mata. Terbukti kinerja nya selama 2 tahun tak ada yang menonjol selain hanya mengkampanyekan Tri untuk Pilkada 2024,"ungkapnya. Senin(2/10/2023).
Setelah masa jabatan Tri habis, sambung Mulyadi, maka Pj walikota Bekasi tidak lagi menggunakan TP3 untuk menyelesaikan program pembangunan.
"Mengingat TP3 membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ketimbang mempertahankan TP3,"tegasnya.
Mulyadi mengatakan, sebaiknya PJ walikota Bekasi Raden Gani Muhamad memaksimalkan kerja-kerja dinas terkait dengan cara memperkuatnya dengan assisten dan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu dinas-dinas tersebut untuk kemajuan kota Kota Bekasi.
"Ini yang dimaksimalkan tak perlu ada TP3 karena dapat memboroskan anggaran,” terangnya.
Dia juga mendesak DPRD Kota Bekasi untuk segera mendorong dan meyakinkan Pj Walikota Bekasi bahwa tanpa TP3 pun bisa menjalankan roda organisasi pemerintahan di kota Bekasi.
"Kinerja TP3, pun tak bisa awasi oleh DPRD lantaran tanggung jawab TP3 tidak ke dewan melainkan langsung ke walikota BekasI,"ucapnya.
Mulyadi menuturkan, tidak ada solusi yang dihasilkan TP3 terkait penyelesaian masalah-masalah di Kota Bekasi seperto persoalan banjir , pemotongan gaji guru honorer, carut marut pelaksanaan PPDB, meningkatnya kasus kekerasan 176 anak, kota Bekasi mengalami stunting sebanyak 4.575, pencemaran limbah kali Bekasi, termasuk inflasi tertinggi di Jawa Barat yang merupakan janji Tri Adhianto sampai saat ini belum tuntas.
"Artinya Ex walikota Bekasi Tri gagal dalam semua hal,"ucap Mulyadi.
Karena itu, Mulyadi menilai tidak ada indikator yang bisa diapresiasi dari kinerja TP3 selama ini. Padahal dengan adanya TP3, seharusnya program pemerintah dapat ikut serta mengatasi masalah di kota Bekasi bisa lebih cepat terwujud tetapi malah sebaliknya.
“Dari sini kita melihat bahwa peran TP3 yang seharusnya dapat membantu memberi masukan dan solusi pada Walikota Bekasi untuk mempercepat pembangunan atas masalah-masalah tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. (*)
.
.jpeg)
