 |
| Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad |
inijabar.com, Kota Bekasi- Meski baru genap sebulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad mulai disorot kinerja nya. Tren nya terlihat semakin menjauhkan tata kelola pemerintahan kota Bekasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia) Mulyadi, bahwa kinerja yang diambil PJ walikota Bekasi dinilai tidak mampu menterjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga berbagai potensi masalah yang muncul di kota Bekasi tidak terselesaikan dengan baik.
"Apalagi ia tidak memiliki gebrakan signifikan dalam menjalani roda pemerintahan kota Bekasi sudah 34 hari bekerja tidak ada perubahan yang di rasakan oleh masyarakat kota Bekasi,"ungkap Mulyadi. Senin (23/10/2023).
Dia menegaskan, sebagai penjabat (Pj) kepala daerah, seharusnya Raden Gani tidak hanya sekedar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai Pemilu yang akan datang.
"Walupun PJ walikota Bekasi bukan di pilih langsung oleh rakyat, Seharusnya ia benar-benar bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta menjalankan apa-apa yang menjadi kepentingan utama untuk masyarakat kota Bekasi,"cetusnya.
Mulyadi mengatakan, Raden Gani mulai terlihat bekerja dalam tekanan politik, seperti tak memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian dalam melakukan putusan persoalan dalam melakukan mutasi dan rotasi yang seharusnya dilakukan penyegaran mengembalikan marwah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
"Apalagi saat ini kegaduhan serta sikap sejumlah oknum ASN yang ugal-ugalan berani menampakan diri berpolitik atas arahan mantan Walikota Bekasi Tri Adhianto di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Maraknya ASN tidak netral menjelang Pemilu 2024 harus mendapat perhatian serius, sangat berbahaya jika dibiarkan,"ujar Mulyadi.
Jika PJ walikota Bekasi, kata Mulyadi, tidak ada kepentingan politik. Seharusnya berani dan tegas mengambil sikap mengembalikan marwah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
"Hal ini berkaitan dengan melihat fenomen eks walikota Bekasi Tri bawa 'Gerbong' keluarga jadi pejabat serta melakukan ratusan mutasi rotasi di pemerintahan kota Bekasi yang dilakukan Eks walikota Bekasi Tri sebelum lengser, yang dinilai adanya nepotisme dan syarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024 mendatang,"ungkapnya.
Mulyadi menyampaikan pengangkatan sejumlah anggota keluarga eks wali kota Bekasi Tri Adhianto, adik kandung serta adik ipar menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah kota Bekasi.
1. Istri Tri Adhianto, Wiwiek Hargono sebagai Ketua Forum Kota Bekasi Sehat.
2. Adik kandung Tri Adhianto, Satia Sriwijayanti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
3. Muhammad Solikhin Kepala Dinas Binas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
Oleh karena itu, kata Mulyadi, praktik nepotisme melalui jabatan keluarga atau kerabat baik di politik maupun di pemerintahan kini masih terjadi.
"Ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel,"pungkasnya.
Persoalan lain yang belum terlihat sikap tegas Pj Walikota Bekasi diantaranya, soal nama jalan KH.Agus Salim Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur yang sembrono diganti oleh Tri Adhianto menjadi nama jalan seorang mantan Kepsek SMAN 1 Kota Bekasi.(*)
.jpeg)
