Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat menerima insentif fiskal dari Kemenkeu RI. |
inijabar.com, CIamis- Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan 5 penghargaan sekaligus di tingkat Nasional bahkan tidak hanya itu saja Bupati Ciamis berhasil mendapatkan insentif sebesar 25,2 Milyar di 4 penghargaan yang dihadirinya.
Kelima penghargaan tersebut diantaranya, Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dimana dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 menganugrahkan Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten terbaik dalam evaluasi kinerja TP2DD tahun 2022 (Award 2023) dari Provinsi Jawa Barat di Jakarta, penerimaan penghargaannya diwakili Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra.
Penghargaan yang diterima diwakili oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya juga di hari yang sama di tempat yang berbeda di Jakarta yakni Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 sekaligus penghargaan untuk Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Percepatan Belanja Daerah.
Adapun insentif yang diraih Kabupaten Ciamis insentif fiskal sebesar RP 25,2 Milyar diantaranyauntuk; kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim sebesar Rp5,8 M, kategori kinerja penurunan stunting sebesar 5,7 Milyar, kategori kinerja penggunaan Produk Dalam Negeri sebesarRp 7,4 M dan kategori kinerja percepatan belanja Daerah sebesar Rp 6,3 Milyar.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Herdiat bersama para Kepala Daerah penerima insentif fiskal mendapatkan penghargaan secara simbolis yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Dr. Tito Karnavian.
Insentif fiskal ini sendiri diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemerintah daerah.
Melalui pemberian insentif fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.(edo)