'Pak Kapan Bonus Atlit Cair', Pj Walikota Bekasi Bilang Akan Evalusi Semua Aspek Anggaran

Redaktur author photo


Dilaman IG Humas Pemkot Bekasi yang dicecar komentar soal pencairan bonus atlit peraih medali di event Porprov Jabar 2022 ditujukan kepada Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad.


inijabar.com, Kota Bekasi- Desakan sejumlah atlit peraih medali di Porprov Jabar tahun 2022 atas janji bonus kepala daerah sebelumnya  Akhirnya Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat pencairan bonus atlit tersebut.


Raden Gani Muhamad bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Zarkasih dan Kepala Bagian Humas, Amsiyah, menyatakan pada prinsipnya anggaran tersebut disetujui dan tidak menghambat proses pencairan bonus untuk para atlet.


"Kami, Pemerintah Kota Bekasi, tidak menghambat proses pencairan, tetapi sedang dilakukan pendalaman serta evaluasi dan juga persetujuan untuk seluruh aspek anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk terkait anggaran bonus kepada para atlet," tegasnya seperti dikutip rilis Humas Pemkot Bekasi pada Rabu (22/11/2023).


Lanjut dia, Pemkot Bekasi sedang proses mengevaluasi secara keseluruhan (anggaran.red) di lingkup Pemkot Bekasi seiring capaian target PAD.

 

"Kami terus mengevaluasi anggaran secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi termasuk anggaran untuk bonus para atlet, begitupun evaluasi terus dilakukan terhadap progress capaian target PAD," tegasnya.


Gani juga meyakinkan bahwa tidak akan ada pemotongan hak yang akan diberikan ke atlit sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.


"Tidak ada pemotongan hak yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk pemberian bonus umroh, tidak boleh diwakilkan, harus diterima oleh atlet yang bersangkutan," tutupnya.


Sekedar diketahui, capaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemkot Bekasi yang baru mencapai 65 persen per hari ini saat berita ini diturunkan. Hal itu lah yang nampaknya menjadi kendala beberapa sektor penyerapan anggaran barang dan jasa (PJB) memerlukan kehati-hati an Pj Walikota Bekasi.


Dengan capaian PAD yang minim akan berdampak pada potensi gagal bayar dari sejumlah paket barang dan jasa di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).





Share:
Komentar

Berita Terkini