 |
| Petugas kepolisian saat mengawal aksi ratusan PHL Kaliasem yang belum dapat honor selama 3 bulan. Aksi bersamaan tersbut juga diikuti warga menuntut kompensasi uang bau yang belum cair. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Ratusan warga Bantargebang berunjuk rasa di pintu gerbang TPST Bantar gebang menuntut pencairan kompensasi uang bau. Sementara ratusan tenaga kebersihan (PHL) Kaliaesem Sumur Batu Bantargebang Kota Bekasi berunjuk rasa menuntut honor yang sudah 3 bulan belum cair.
Dari pantauan dilokasi, para tenaga kebersihan melakukan aksi mogok kerja hingga melakukan penghadangan truk pengangkut sampah yang tiba dilokasi TPS Bantargebang. Rabu (3/4/2024).
Aksi tersebut berlanjut ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang berada di gedung Teknis Bersama Rawalumbu.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sudarsono mengaku sedang berkordinasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Belum kami sedang kordinasi dengan pihak Pemprov DKI menunggu Kepgub DKI terbit dan diterima Pemkot Bekasi,"jawabnya singkat.
Sekedar diketahui, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan tempat pembuangan sampah akhir milik Pemprov DKI Jakarta dengan luasan 110.3 hektar yang berada di tiga Kelurahan di Kecamatan Bantargebang dan satu Kelurahan masuk wilayah Kabupaten Bekasi.
TPST Bantargebang ini meliputi Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu dan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang. Sedangkan wilayah Kabupaten Bekasi masuk Desa Rahayu Kecamatan Setu.
Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya menganggarkan Konpensasi uang bau sampah bagi warga sekitar TPST Bantargebang.
Sekertaris Komis II DPRD Kota Bekasi Alimudin mengatakan, Konpensasi uang bau sampah yang diberikan kepada warga sekitar sebesar Rp 400 ribu perkakas yang diberikan tiga bulan sekali atau Rp 1.200.000/Keluarga. Dana kompensasi sampah diterima oleh 24.000 Keluarga pada empat Kelurahan.
