![]() |
Kades Bojongkulur Firman Riansyah |
inijabar.com - Kabupaten Bogor - Jelang masa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2024 warga Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, menuntut Pemkab Bogor untuk segera membangun sekolah negeri tingkat SMP dan SMA di Desa Bojong Kulur dan meminta Pemkab Bogor untuk menerapkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014.
Warga Desa Bojongkulur mengeluhkan dengan sistem zonasi yang merupakan kuota terbesar dalam PPDB, sangat merugikan warga Bojongkulur karena jarak sekolah yang jauh dari Bojongkulur, baik itu SMPN, SMAN maupun SMKN.
Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah mengaku, sudah berupaya mengusulkan pendirian SMP/SMA Negeri (sederajat) kepada Pemda Kabupaten Bogor.
"Namun usulan tersebut terkendala tidak tersedianya lahan milik pemerintah yang mencukupi dibangunnya sekolah negeri,"ucapnya. Sabtu (01/6/2024).
Ironisnya, sambung Firman, di Bojongkulur terdapat tiga sekolah swasta yang berdiri di lahan milik pemerintah.
"Sekolah Swasta Wajib Miliki Lahan Sendiri bukan berdiri di lahan Fasos Fasum di dalam perumahan,"ujarnya.
Firman menyebut, pada hari Rabu (22/5/2024). Pihaknya mengadakan Jajak Pendapat Warga Bojongkulur yang pada Kamis pagi telah diisi lebih dari 600 warga.
"Hampir semua responden mendukung dibangun sekolah Negeri baik itu SMP/MTS maupun SMA/MA/SMK di lahan fasos fasum milik Pemkab Bogor yang selama ini digunakan pihak swasta dan jajak pendapat warga masih berlangsung hingga saat ini," pungkasnya.(jael)