 |
| Pimpinan DPRD Kab.Ciamis saat melaksanakan Rapat Paripurna tentang Raperda RPJPD Ciamis 2025-2045 |
inijabar.com, Ciamis- Pj Bupati Ciamis, Engkus Sutisna menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis hari ini Rabu (19/6/2024).
Adapun agenda Paripurna adalah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis tahun 2025-2045.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, berlangsung di Aula Tumenggung Wiradikusumah juga mengagendakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Ciamis Engkus Sutisna menyoroti lima isu strategis yang menjadi fokus utama dalam RPJPD Kabupaten Ciamis.
Ke 5 isu strategis tersebut yaitu pertama Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, kedua Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi, ketiga Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang.
Selanjutnya keempat Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan terakhir ke lima Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Inovasi.
Isu-isu ini, tidak hanya didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor global, nasional, dan regional serta dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. juga menekankan bahwa visi RPJPD Kabupaten Ciamis tahun 2025-2045, dengan visi 'Ciamis Nanjeur 2045'.
Visi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berbasis pertanian, pariwisata, dan industri guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, menegaskan, pentingnya menjaga kelestarian alam dan meningkatkan produksi pangan, termasuk melalui program pertanian organik yang lebih ramah lingkungan.
Endang juga mengungkapkan, mempertimbangkan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Ciamis tahun 2023,
"Terima kasih atas dukungan DPRD Ciamis terhadap pemerintah daerah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya berturut-turut,"ungkapnya.
"Pencapaian ini harus tetap menjadi komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"tandasnya.(edo)
.jpeg)
