 |
| Ilustrasi |
MEMASUKI tahun ajaran, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online 2024 baik untuk jenjang SMA/SMK, SMP dan pendidikan dasar seperti SD di beberapa daerah mulai muncul dinamika dan persoalan yang sama seperti tahun sebelumnya.
Begitu pun di Kota Bekasi. Bahkan Pemkot Bekasi membuat kesepakatan dengan instansi terkait komitmen mendukung PPDB 2024 berkeadilan tanpa kecurangan.
Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad sendiri pun memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah untuk menjalankan PPDB 2024 sesuai aturan tanpa percaloan dan manipulasi data.
Menurut Praktisi Pendidikan Adi Bunardi yang juga sebagai bakal calon walikota Bekasi 2024, bahwa Pj. Walikota dan DPRD perlu membangun komitmen etis untuk proses tersebut berjalan secara wajar dan transparan.
"Sehingga tidak mengabaikan hak bersekolah warga, khususnya yang miskin tidak terabaikan,"kata Adi. Rabu (26/6/2024).
Pengalaman sebelumnya, banyak keluhan masyarakat atas penerimaan siswa baru di sekolah negeri di kota Bekasi tidak transparan dan disinyalir penuh praktrk percaloan.
Sehingga banyak siswa dari keluarga tidak mampu justru bersekolah di sekolah swasta yang relatif berbiaya cukup tinggi untuk keluarga berpenghasilan rendah.
"Sementara siswa keluarga mapan justru bersekolah di sekolah negeri yang biayanya ditanggung negara. Ini ironi pendidikan kita,"ujarnya.
Adi Bunardi berharap visi pendidikan di kota Bekasi ke depan musti pendidikan berkualitas bebas biaya.(*)
.jpeg)
