 |
| Perwakilan BMPS Kota Bekasi saat ditemui Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Puluhan massa aksi dari BMPS (Badan Musyawarah Pendidikan Swasta) Kota Bekasi menggruduk kantor DPRD Kota Bekasi pada Rabu (17/7/2024).
Mereka menuntut anggota DPRD kota Bekasi tidak melalukan titip menitip di PPDB (penerimaan peserta didik baru) 2024 untuk jenjang SDN dan SMPN.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung menuding anggota dewan justru yang menjadi pangkal masalah banyaknya titipan siswa.
"Nah yang jadi masalah karena selama ini ingin seluruh titipan nya masuk maka kita ingin dobrak lagi. Seperti tahun lalu kami tidak lepas tangan. Kenapa, karena sebelumnya kami sudah MoU dengan Pak Tri (Plt Walikota Bekasi) pada saat itu, dia (Tri) langgar,"ungkapnya.
Makanya, kata Ayung, pihaknya melepas. Namun dampaknya malah ada 52 per rombel (rombongan belajar).
"Yang bikin kita miris, itu timbulnya dari anggota dewan. Itu yang jadi masalah pak. Kenapa karena anggota ingin mendapat simpati dari pendukungnya. Bahkan ada yang bayar. Kami ada datanya kok. SMPN 1 itu Rp5 juta. Punya kami data nya,"beber pria yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK swasta ini saat diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal. Rabu (17/7/2024).
[cut]
"Dan bapak termasuk yang paling banyak masalahnya. Jadi jangan paksa kami kehendak bapak. Jadi kami sudah berkomitmen dengan pemerintah Kota Bekasi jika ingin merubah atas desakan dewan. Kita sudah siapkan somasi,"tegasnya.
Dan, kata Ayung, seluruh kepala sekolah swasta sekarang nomer handphone nya sudah di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Menanggapi kritikan tersebut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal menyatakan, bagaimanapun pendidikan di Kota Bekasi menjadi tangung jawab bersama.
"Dalam waktu dekat saya memohon untuk PJ Walikota Bekasi melalui dinas terkait yaitu Disdik begitu juga dengan Sekda bisa duduk bareng dengan semua stakeholder yang ada,"ujar politisi Partai Golkar ini.
"Ribuan murid hari ini yang belum dapat kepastian mereka bersekolah di mana, ini juga harus dicarikan solusinya mungkin sebagian bisa masuk ke negeri dan sebagian bisa masuk ke swasta,"sambungnya.
[cut]
"Pesen saya tetep satu, yang tidak mampu wajib digratiskan artinya kalau kuota itu sudah terlalu padat selama sekolah itu tidak jauh dari rumah dan gratis kenapa tidak." ucapnya.
Persoalan hari ini, kata Faisal, banyak orang tua yang tidak mau anaknya sekolah jauh dari rumah dan banyak orang tua hari ini tidak sanggup membayar sekolah di swasta, peran pemerintah harus ada di dalam apalagi BMPS mengatakan banyak sekolah dari mereka yang bisa menggratiskan semua.
"Intinya pemerintah wajib hadir dan tidak boleh lepas tangung jawab tidak boleh ada satupun anak Bekasi yang tidak bersekolah hanya dengan alasan tidak mampu, itu harus dicarikan solusinya,"ucapnya.
Sebenarnya Disdik, kata Dia, punya pemetaan wilayah mana wilayah yang benar-benar kekurangan sekolah negeri mungkin rombelnya bisa ditambah mana yang di anggap sudah cukup mungkin bisa didelegasikan ke swasta.
Terkait soal tudingan adanya titipan dewan yang jadi masalah membengkaknya jumlah rombel saat PPDB. Faisal menjawab bahwa titipan dewan bukan sesuatu yang haram. Pasalnya masyarakat tidak punya akses kepemerintahan untuk memperjuangkan hak nya agar anak bisa sekolah.
[cut]
"Jangan disalahartikan titipan dewan sesuatu barang haram artinya masyarakat tidak memiliki akses langsung ke pemerintah bagaimana memperjuangkan dirinya untuk anaknya bisa bersekolah secara gratis. Nah tentu dititip ke anggota dewan yang terdekat dan itu bentuk aspirasi,"ujar Faisal.
"Jadi ga ada salahnya (titipan) juga. Saya dapat laporan contoh pak, saya Linmas anak saya mau bersekolah saya tidak mampu, berartikan harus gratis dan juga harus dekat juga dari rumah apalagi sekarang musim tawuran jangan jauh-jauh lah sekolahnya," beber Faisal.
"Kemarin aja yang SKTM nya dianggap palsu aja itu belum ada penyelesaiannya, karena dari itu Pemerintah wajib hadir di dalam situ untuk menyelesaikan ini semua,"sambung Faisal.
"Hari ini PJ Walikota Bekasi beserta Dinas Pendidikan dan Sekda harus turun tangan sangat disayang juga ya kepala Dinas Pendidikan mundur di saat-saat seperti ini jadi seolah-olah melepas tangung jawab, tapi ya sudah lah fokus kita bagai mana hari ini sisa ribuan anak Bekasi harus kita carikan solusinya,"tandasnya.(firman)
.jpeg)
