 |
| Mendagri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di acara Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat. |
inijabar.com, Kota Bandung- Memasuki triwulan ketiga APBD tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Bekasi menduduki peringkat 4 besar dari Kota dan Kabupaten se Jawa Barat. Hal itu disampaikan langsung dalam rapat kordinasi (Rakor) terkait akselerasi indikator strategis pembangunan Jawa Barat yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat 19 Juli 2024.
"Pencapaian itu menunjukkan bahwa Kota Bekasi mampu mengoptimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansialnya,"kata Pj Walikota Bekasi, Gani Muhamad.
"Hal ini penting guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"tambah Gani.
Rakor yang dibuka oleh Gubernur Jawa Barat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian itu dihadiri seluruh Kepala Daerah se Provinsi Jawa Barat.
Dalam pembahasan Rakor yang meliputi aspek-aspek penting, diantaranya dalam mendorong pembangunan di setiap wilayah hingga hal-hal yang menjadi evaluasi evaluasi Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalisasi langkah-langkah yang harus diterapkan agar pembangunan semakin pesat.
[cut]
"Beberapa aspek yang dibahas diantaranya yakni mengenai optimalisasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut pemanfaatan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik,"ungkap Gani.
Selain itu lanjut Gani, sektor pelayanan publik menjadi fokus pembahasan yang harus terus dimaksimalkan, baik peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penataan ruang kota tidak hanya dengan sarana dan prasarananya yang lengkap dengan mengusung konsep modern.
"Akan tetapi juga harus ditata sedemikian rupa agar masyarakat merasa aman dan nyaman,"pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Meski menurutnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif bagus, akan tetapi masih ada beberapa daerah Provinsi Jawa Barat yang di bawah Nasional.
[cut]
"Karenanya, saya mendorong agar Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghidupkan sektor swasta, karena ini dapat dilakukan dengan birokrasi pelayanan yang tidak berbelit-belit serta memberikan akses perbankan pada pelaku usaha,"kata Tito.
"Karena jika sektor swasta hidup maka akan berdampak pada peningkatan retribusi maupun pendapatan dari pajak. Dengan demikian PAD yang diterima juga tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat,"tambahnya.
Selain itu lanjut Tito, Kemendagri menekankan agar Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan anggaran secara efisien. Serta realisasi belanja daerah tidak menumpuk diakhir tahun.
"Harus dibuat target pertiga bulan atau empat bulan, ini penting dilakukan untuk menjaga peredaran uang di masyarakat. Karena peredaran tersebut perlu dijaga karena akan mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, terlebih kuatnya daya beli akan meningkatkan konsumsi rumah tangga,"pungkasnya.
"Dan saya tekankan juga, pentingnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda di Jawa Barat melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan,"tandasnya.(*)
.jpeg)
