 |
| Ilustrasi |
DI ALAM kapitalisme, fakta kesenjangan desa dan kota adalah hal yang lumrah karena selama ini setiap kebijakan yang dirasa solutif nyatanya tak mampu menyelesaikan masalah kesenjangan.
Tak hanya satu tapi banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan desa dan kota yang mana kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, seperti, pembangunan infrastruktur desa yang dapat menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain.
Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa adanya hambatan, ada juga dana desa yang merupakan program unggulan presiden Jokowi dengan tagline 'Membangun dari Pinggiran'.
Selain itu ada pula pembangunan yang sesuai dengan karakteristik desa setempat yakni menyesuaikan dengan budaya dan adat istiadat di daerah tersebut.
Semua ini merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024. Namun hingga hari ini kesenjangan antara desa dan kota tak kunjung selesai. Mengapa hal ini bisa terjadi?
[cut]
Kesenjangan kemiskinan tentu terkait perekonomian dan pembangunan di dalamnya. Pembangunan ala kapitalisme bersandar pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto).
Sehingga praktisnya dapat dikatakan bahwa Pembangunan dalam kapitalisme hanya berfokus pada menyediakan benda-benda yang dapat dihasilkan aktivitas ekonomi darinya. Sebagai contoh, di paragraph sebelumnya disebutkan bahwa salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kesenjagan desa dan kota adalah dengan memberikan dana desa.
Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (djpb.kemenkeu.go.id, 31 Maret 2021).
Salah satu contoh penggunaan dana desa adalah pembangunan jalan desa yang memudahkan akses penduduk dalam mencapai pusat-pusat perekonomian. Jadi pemerintah disini hanya menyediakan jalan dan jembatan agar masyarakat mudah melakukan kegiatan ekonomi.
Ketika masyarakat memiliki akses ke pusat-pusat perekonomian maka transaksi jual beli akan terjadi dan ini akan semakin meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto).
Logika kapitalisme, semakin besar nilai PDB maka perekonomian tumbuh dan kemiskinan dapat dikurangi. Padahal nyatanya tidaklah demikian.
[cut]
Dari contoh dana desa di atas, dapat kita katakan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap jaminan kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Masyarakat justru didorong untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan sarana dan parasarana yang sudah disediakan pemerintah. Masyarakat didorong membuat produk yang bernilai ekonomis sehingga bisa dijual, juga didorong untuk semakin banyak belanja demi naiknya nilai PDB.
Lantas darimana masyarakat bisa mendapatkan income? Ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jika dikatakan bahwa masyarakat bisa mendapatkan income dari produk-produk yang mereka buat, hal ini memang benar tapi standarnya sangat minimum.
Menjual produk dengan daya beli masyarakat yang rendah adalah kemustahilan mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah yang mana ini mempengaruhi harga-harga semakin naik. Dengan kata lain politik pertumbuhan hanya mementingkan benda yang dihasilkan, bukan manusianya.
Dari politik pertumbuhan ini diciptakan pendapatan perkapita sebagai ukuran umum tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan nilai PDB setiap tahunnya yang mendorong kenaikan pendapatan perkapita.
[cut]
Namun sesungguhnya pendapatan perkapita ini tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Yang merasakan hasilnya hanya penguasa dan pengusaha bukan masyarakat. Yang sesungguhnya terjadi disini adalah penghisapan ekonomi masyarakat oleh para oligarki.
Sehingga pembangunan seperti apapun jika masih bertumpu pada sistem kapitalisme tak akan pernah berhasil mengentaskan kemiskinan. Kapitalisme hanya melihat kemiskinan dari segi konfigurasi angka pengeluaran perkapita agar tidak berada di bawah garis kemiskinan.
Bukan dari segi bahwa setiap warga negara harus dipenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Rendahnya standar kemiskinan inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia terlihat rendah dan semakin menurun.
Model pembangunan yang bertumpu pada politik pertumbuhan tentu tidak dapat memecahkan masalah kemiskinan. Model ini juga tidak mampu menciptakan pemerataan karena yang terjadi adalah penghisapan dan ketimpangan.
Strategi Pembangunan dalam Islam
[cut]
Pembangunan dalam Islam berbeda dengan pembangunan dalam sistem kapitalisme. Pembangunan dalam islam dilaksanakan bukan untuk kelompok tertentu seperti kepentingan pengusaha dan penguasa melainkan untuk memenuhi kebutuhan individu rakyat dalam sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Pembangunan dalam Islam tak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam sistem kapitalisme melainkan antara perekonomian, pendidikan, sistem sosial, yang dinaungi sistem politik islam semuanya saling berkaitan untuk mengurus urusan masyarakat.
Pembangunan dalam islam pun menerapkan pola sentralisasi sehingga kesatuan wilayah-wilayah dalam islam tak mudah goyah dan dimasuki oleh penjajahan atau kepentingan asing. Berbeda dengan pembangunan desentralisasi ala kapitalisme yang memperbolehkan setiap provinsi bahkan kabupaten untuk 'menentukan nasib sendiri' dengan adanya otonomi daerah, padahal ini adalah pintu untuk memperkuat hegemoni kapitalisme sampai pada wilayah terkecil.
Pembangunan ekonomi dalam islam harus dimulai dari sektor hilir, baru kemudian ke sektor hulu. Artinya, pembangunan ekonomi harus dimulai dengan mewujudkan industri berat dan strategi terlebih dahulu.
Jika industri berat ini sudah terwujud, maka proses pembangunan ekonomi di sektor yang lebih ringan tentu akan lebih mudah diwujudkan. Hanya dengan cara inilah kesenjangan kemiskinan di desa dan kota akan bisa diatasi, dan yang demikian hanya akan bisa terjadi jika Negara ini menerapkan islam sebagai sistem kehidupan secara kaffah. Allahu’alam.
Ditulis Oleh: Annisa Aisha
.jpeg)
