 |
| Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Sekretariat Wapres. |
inijabar.com, Garut -Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Sekretariat Wakil Presiden, Slamet Widodo, mengapresiasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Garut beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap capaian program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul pada Kamis (31/10/2024).
Slamet Widodo juga mengatakan, kegiatan Monev ini dilakukan untuk menyerap pandangan serta mengawasi kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, khususnya di Garut.
"Kami ingin melihat bagaimana sih implementasi kebijakan di lapangan seperti apa, harapan masyarakat kira-kira sudah terealisasi atau belum, progresnya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi yang mungkin perlu dipercepat dan sebagainya," ucap Slamet Widodo.
Dia menegaskan, tujuan kunjungan ini bukan hanya menerima laporan, namun juga melihat langsung kondisi lapangan. Slamet berharap agar penanganan bencana di Kabupaten Garut terus meningkat.
Selaku perwakilan dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden juga sangat mengapresiasi atas laporan yang telah diberikan oleh Kepala BPBD Garut dan dinas terkait khususnya terkait dengan penanggulangan bencana.
"Mudah-mudahan ini menjadi terus diperbaiki, hal-hal yang memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah, dalam hal pemerintah daerah, pemerintah pusat, berkolaborasi dengan seluruh OPD, karena bagaimana pun negara harus selalu hadir dalam setiap kalau ada kondisi masyarakat yang terkena bencana," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, menjelaskan, kunjungan ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya BNPB, terhadap Kabupaten Garut.
Ia mengungkapkan, selama ini BNPB dengan BPBD Kabupaten Garut sangat terikat dalam hal penanganan bencana.
"Banyak hal ya kita dibantu oleh BNPB, termasuk hal-hal yang menyangkut atensi masyarakat selama ini, usulan-usulan kita, ada yang sudah terealisasi, beberapa yang sudah, (dan) ada beberapa yang belum, kita sampaikan," ucapnya.
Aah juga menyoroti pentingnya penegakan terhadap alih fungsi lahan dan hutan yang menjadi sumber bencana. Ia berharap agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera merilis zonasi air sungai untuk membantu Pemkab Garut membuat batasan yang melarang warga mendekati sungai.
"Karena tentu sungai itu pada saat kita mendekat dan terjadi banjir itu dapat menandakan bencana kepada kita. Kita mintakan agar BBWS mengeluarkan zonasi tersebut,"ujar Aah.(uj)
.jpeg)
