 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sudah bukan hal yang aneh jika pemeriksaan keuangan di sebuah daerah ditemukan lebih bayar atau kurang bayar pada suatu proyek pemerintah daerah.
Namun demikian, jika setelah itu terjadi pengulangan yang sama tentu bisa dibilang belum terciptanya kondisi clean government (pemerintahan yang bersih) dan kondisinya darurat korupsi.
Hal itu dikatakan Auditor Senior Ridwal saat menanggapi hasil temuan BPK RI di lingkup Pemkot Bekasi tahun anggaran (TA) 2023.
"Pengalaman 2 kepala daerah di Kota Bekasi yang berakhir di lembaga hukum bisa dibilang kondisi budaya korupsi sudah akut. Nah ini juga perlu disoroti belum maksimalnya fungsi controlling DPRD Kota Bekasi jika banyak didapat temuan di LKPD 2023 Pemkot Bekasi,"ujar Ridwal. Rabu (9/10/2024).
Selain itu, kata dia, patut dipertanyakan juga kemampuan manajemen walikota Bekasi saat itu yang tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.
"Atau terindikasi juga ada dugaan konspirasi dalam proyek-proyek yang dimainkan yang melibatkan pucuk pimpinan di Kota Bekasi saat 2023 itu,"ungkap Ridwal.
Sekedar diketahui, banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pemeriksaan LKPD TA 2023 Pemerintah Kota Bekasi yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar lebih dari 5 OPD di lingkup Pemkot Bekasi.
Berikut hasil pemeriksaan BPK terkait LKPD TA 2023 Pemkot Bekasi beberapa temuan terkait pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah
1. Bapenda Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp 3,2 miliar lebih
2. Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai temuan Rp563,6 juta
3. Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp7 miliar lebih
4. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp4,7 miliar.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi dengan nilai temuan Rp4,9 miliar.(firman)
.jpeg)
