 |
| Sejumlah elemen organisasi masyarakat dan LSM di Kota Bandung melaporkan sejumlah kepala daerah di Jabar |
inijabar.com, Jakarta- Sejumlah perwakilan elemen ormas dan LSM di Kota Bandung melaporkan beberapa kepala daerah di Jawa Barat ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta pada Senin (30/9/2024).
Aksi yang diinisiasi oleh LSM Tuar Bersatu dan Jurnalis Peduli Jawa Barat, tersebut menyerahkan dokumen bukti dugaan korupsi di beberapa kabupaten di Jawa Barat.
Adapun kepala daerah yang dilaporkan yakni, Bupati Sumedang periode 2018-2023 Dony Ahmad Munir, Bupati Bandung Dadang Supriatna, periode 2021 - 2026, serta Bupati Cianjur Herman Suherman.
Ketua DPC Tuar Bersatu Kota Bandung, Anep Saefuloh mengatakan, selain mendesak KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Pihaknya juga melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan bupati.
"Pertama, kami mendesak agar seluruh kasus korupsi di Jawa Barat segera diusut dan dituntaskan secara cepat dan menyeluruh,"ucapnya.
Kedua, kata Anep, pihaknya merasa prihatin karena menurut lembaga survei, sejak tahun 2004 hingga 2020, Jawa Barat terus berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.
"Ketiga, kami menilai meskipun alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada KPK sangat besar, hasil kinerja lembaga ini belum memuaskan,"katanya.
Keempat, kata Anep, LSM Tuar Bersatu mengimbau seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan segala tindakan korupsi yang ditemukan, dan pihaknya membuka layanan pengaduan 24 jam.
"Terakhir, atau yang kelima, aksi ini didasarkan pada hati nurani dan kepedulian terhadap masyarakat Jawa Barat, tanpa mengatasnamakan pihak tertentu,"tegasnya.
Senada dikatakan perwakilan dari DPP Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN-RI), Madun Hariyadi, bahwa dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan, terutama menjelang Pilkada bulan November 2024.
"Kita ingin memastikan bahwa calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan adalah figur yang bersih dari korupsi, sehingga integritas dan kredibilitas pemerintahan dapat terjaga,"ungkap Madun.
Ada beberapa kepala daerah lagi seperti Bekasi juga yang sudah masuk data nya. Dia berharap KPK bisa serius dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi nya.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusutan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan, sehingga hasil yang transparan dan adil dapat segera dirasakan oleh masyarakat.(novi)
