 |
| Asrama Haji Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Proyek pengadaan dan pemeliharaan (kontruksi) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Bekasi, dalam mekanisme dan pelaksanaannya patut dipertanyakan dan disinyalir bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
"Ya, dari hasil investigasi dan observasi lembaga kami melihat dan menemukan potensi adanya unsur KKN tersebut," kata Dewan Pendiri LSM JEKO yang sehari harinya disapa nama Bob dalam siaran persnya yang diterima redaksi.Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, dalam siaran pers itu disebutkan, bahwa pada tahun 2024 UPT Asrama Haji Bekasi itu mendapatkan alokasi dana dari APBN senilai milyaran rupiah. Dimana dana senilai itu digunakan untuk membiayai proyek pengadaan tempat tidur, gorden jendela serta proyek konstruksi (pemeliharaan gedung Mina A dan E)
Adapun potensi unsur KKN dimaksud tergambar dari mekanisme lelang pengadaan tempat tidur dan gorden jendela.
"Ya, kami menduga sebelum mekanisme lelang diumumkan, ada permainan antara pihak UPT Asrama Haji dengan pihak ketiganya dalam pemesanan tipe barang dimaksud" tutur Bob.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan, berdasarkan data yang ada bahwa tempat tidur yang dibutuhkan sebanyak 304 unit.
"Namun berdasarkan fakta laporan tim investigasi dan observasi kami, bahwa tipe (merk) tempat tidur itu Guhdo Springbed 2in1. New Prima 90 x 200. Dimana berdasarkan Surat Pesanan Nomor 991/Ah.10.4/KS.01.4/06/2024 sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiganya yakni CV. CR,"ujarnya.
Sedangkan, untuk proyek pekerjaan konstruksi yakni pemeliharaan gedung Mina A, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor B - 570/Ah.10/KS.01.1/02/2024 juga sama sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiganya yakni CV. CT
"Mengingat proyek pengadaan dan kontruksi tersebut sudah selesai dikerjakan, bahkan sudah dibayar lumas oleh pihak UPT Asrama Haji dan setelah kami telaah, ada unsur potensi yang kami maksud. Maka nanti setelah kami klarifikasi ke pihak UPT Asrama Haji, hasilnya menjadi laporan kami ke aparat penegak hukum," kata Bob. (*)
.jpeg)
