Komisi IX DPR RI Ini Sebut Angka Stunting di Jabar Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Redaktur author photo
Anggota Komisi IX DPR RI Neti Prasetyani

inijabar.com, Ciamis- Anggota Komisi IX DPR RI Neti Prasetyani menyatakan, kementerian baru yakni Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah mitra kerja dari Komisi IX DPR RI.

Menurut politisi asal PKS ini, program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah penanganan kasus stunting.

"Kerjasama dengan Komisi IX adalah sosialisasi KIE  (komunikasi informasi dan edukasi) tentang pencegahan stunting yang dimulai dari keluarga,"ujarnya usai acara konsolidasi pemenangan Cagub dan Cawagub Jabar Syaikhu-Ilham dan juga paslon Cabup dan Cawabup Ciamis Herdiat-Yana yang dilaksanakan di RM Saung Sawah di Desa Sukmaju Kecamatan Baregbeg. Minggu (17/11/2024).

"Saya berpesan kepada para kader Posyandu untuk bisa menjalankan peran strategisnya sebagai tim pendamping keluarga yang  bisa memberikan keteladanan lewat keluarga masing-masing yaitu keluarga yang berkualitas,"ucap Neti.

Selain itu, kata Neti, kader Posyandu harus bisa melakukan rujukan  terhadap anak atau bayi yang mengalami Stunting di wilayah kerjanya masing-masing.

"Jika ini bisa dilakukan InsyaAllah secara signifikan juga bisa menurunkan angka stunting di Jawa Barat. Jadi angka stunting di Jabar lebih tinggi dari angka stunting nasional yang jumlahnya 21,5 persen sedangkan di Jawa Barat sendiri itu angka stunting nya 21,7 persen,"ungkapnya.

[cut]


Neti mengakui, rata-rata secara kualitatif memang setelah pandemi ini kita mengalami kegagapan dalam menyelenggarakan bulan kunjungan Posyandu, kemudian juga banyak terdampak pada sektor ekonomi seperti PHK  juga  banyak pekerja yang dirumahkan. 

Pekerja migran yang gagal berangkat termasuk yang sekarang sedang dirasakan banyak masyarakat yaitu deflasi ketidakmampuan atau daya beli masyarakat yang sangat rendah, Ini tentu saja akan berkontribusi kepada tingginya stunting.

"Kita juga mendorong agar setiap pemerintah kota/kabupaten yang hari ini sebagiannya sedang menghadapi pemilihan kepala daerah berharap kita bisa mendapatkan kepala daerah yang memiliki komitmen dan perspektif yang utuh tentang upaya pencegahan stunting,"tutur Neti.

"Kemudian pencegahan stunting ini bisa dilakukan upaya penurunan yang mahal itu bisa dihemat, kenapa karena pencegahan stunting ini dimulai dari pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri kemudian pencegahan merokok pada anak laki-laki  bahkan saat mereka memasuki rumah tangga dengan harapan pasangan dari  perempuan dan laki-laki yang sehat ini akan melahirkan bayi yang sehat,"bebernya.

"Kita mendorong agar upaya pembinaan pendampingan pelatihan bagi calon pengantin ini bisa diperbaiki oleh kantor kementerian agama termasuk juga oleh pemerintah daerah agar bukan hanya sehari dua hari atau bahkan seminggu sebetulnya 3 bulan sebelum seseorang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan itu sudah harus dilakukan pendampingan agar betul-betul dipastikan saat mereka menikah itu di kategori sel ini sendiri kalau stunting,"sambung Neti.

[cut]


Sebetulnya penyebabnya dua penyebab langsung itu pasti kekurangan gizi kronik kekurangan asupan gizi yang kedua penyebab tidak langsung biasanya sanitasi yang buruk ketiadaan air bersih kemudian jamban sehat yang sangat minim di lingkungan masyarakat 

Neti menyatakan, tidak kalah penting adalah pola pengasuhan seringkali orang tua ini tidak paham ada ASI eksklusif yang seharusnya diberikan kepada bayi tapi mereka ganti dengan susu kental manis misalnya atau sebelum waktunya sudah diberikan pendamping makanan tambahan

Sebelum enam bulan, kata Neti, sudah dikasih susu sudah dikasih bubur instan begitu sebetulnya hal seperti ini yang juga berkontribusi pada tingginya angka stunting.(diki)

Share:
Komentar

Berita Terkini