Salah satu WC di sebuah sekolah SMP Negeri di Kota Bekasi yang sudah selesai di renovasi dengan anggaran yanh dinilai kemahalan hanya untuk bersih-bersih poslen dan mengecat ulang tembok nya. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi selalu disorot terkait beberapa program yang senantiasa mengundang kontroversi di masyarakat.
Di tengah kebutuhan unit bangunan sekolah baru terutama di tingkat SMP negeri yang sangata urgen di hampir semua wilayah se Kota Bekasi.
Dari mulai program proyek pengadaan Smartboard Class yang bernilai fantastis sebesar Rp24 miliar. Juga proyek pemeliharaan Water Closet (WC) / toilet yang dialokasikan APBD Kota Bekasi untuk semua SMP Negeri di Kota Bekasi.
Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi pun proyek tersebut sempat dipertanyakan ke jajaran Disdik Kota Bekasi. Namun seperti yang pengalaman sebelumnya, pihak Disdik menyebut proyek tersebut merupakan usulan atau aspirasi kepala sekolah.
Proyek pemeliharaan WC Sultan dan disinyalir proyek tersebut jadi 'rebutan' pihak-pihak terkait.
Hal itu diungkapkan Sekertaris LSM Jendela Komunikasi (Jeko) Ali, bahwa total proyek tersebut bernilai miliaran rupiah.
"Ya, setelah kami telusuri, investigasi dan observasi, kami temukan bahwa ada beberapa WC di sejumlah sekolah yang sudah dikerjakan pihak pemborong. Dimana sekarang ini, berkas dokumen pekerjaan itu sedang dalam proses penagihan di instansi terkait," ujar Ali dalam rilisnya. Senin (11/11/2024) pagi.
Namun, kata Ali, oleh instansi terkait, nilai proyek itu dipecah pecah yakni dari yang terkecil Rp50 juta sampai Rp180 juta. Sedangkan jumlah sekolah SMP NEGERI di kota Bekasi ada 62 sekolah hanya beberapa sekolah saja yang tidak menerima proyek pemeliharaan WC ini.
"Beberapa kepala sekolah SMP Negeri, ketika ditanya terkait asal usul (usulan) proyek pemeliharan WC itu, mengatakan tidak membuat atau mengajukan biaya pemeliharaan ke Disdik maupun ke OPD yang lain," ungkap Ali.
Dengan adanya pengakuan beberapa Kepala Sekolah SMPN itu, maka dapat dipastikan rancang bangun proyek itu dilakukan oleh dinas terkait (Disdik atau Disperkimtan)
Sementara itu, Dinas Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi yang disebut-sebut sebagai instansi terkait asal usul dan pekerjaan proyek pemeliharaan WC tersebut, membalas surat konfirmasi dan klarifikasi LSM JEKO.
"Dalam surat balasan itu, Disperkimtan menyebutkan bahwa tidak ada program dan kegiatan dalam RKA / DPA untuk proyek pemeliharan WC di sekolah yang dimaksud," kata Ali sambil memperlihatkan surat balasan tersebut.
Dengan demikian, lanjut Ali, asal usul dan rancang bangun proyek itu jelas dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Namun sayangnya, hingga sekarang, dinas tersebut belum merespon terkait konfirmasi dan klarifikasi dari pihaknya.
"Jika melihat dan mencermati dari nilai total proyek itu, tidak tutup kemungkinan digelontorkannya anggaran APBD Kota Bekasi untuk proyek itu melibatkan wakil rakyat," tuturnya. (*)