 |
| Debat Publik Perdana Calon Walikota Calon Wakil Walikota Bekasi 2024. |
inijabar.com, Jakarta- Debat Publik Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi 2024 yang disiarkan stasiun televisi swasta nasional secara live terkesan hambar tidak ada perdebatan hanya mirip cerdas cermat.Jumat (01/11/2024) malam.
Dari ketiga paslon yang tampil yakni paslon nomor urut 1 Heri Koswara-Sholihin, nomor urut 2 Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni, nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe nampak lebih terlihat tegang. Terlihat dari gesture para kandidat.
Termasuk paslon nomor urut 1 Tri Adhianto yang terlihat gesture tubuhnya diupayakan senyaman mungkin agar tidak kelihatan tegang nya. Bahkan Tri sendiri seolah mau menunjukan bahwa dirinya lah paling berpengalaman dan sebagai calon incumbent diantara dua paslon lainnya.
Terlihat calon wakil nomor urut 1 Sholihin nampak tegang sesekali melihat catatan. Begitupun calon wakil nomor urut 3 Haris Bobihoe yang sibuk dengan catatan buku kecilnya. Bahkan diakhir sesi closing statemen dengan suara yang tak sedap dikuping mantan anggota DPRD Jabar ini menyanyikan sebuah lagu yang dimengerti oleh dirinya sendiri.
Sementara calon wakil walikota nomor urut 2 Nurul Sumarheni memang terlihat cantik sendirian ditambah tutur kata lebih teratur meski beberapa tema terkesan kurang menguasai seperti soal solusi kemacetan dan transportasi.
Dalam sesi pertama ketika masuk di tema Reformasi Birokrasi paslon nomor urut 2 Uu Saeful Mikdar menyinggung soal integritas dalam mencegah tindak pidana korupsi dimulai dari pimpinan nya atau walikota nya.
Perdebatan pun tidak terlihat ketika masuk sesi masing -masing paslon bertanya kepada paslon lain. Apalagi masuk soal keprihatinan paslon nomor urut 1 Heri Koswara yang menyesalkan Kota Bekasi tiga kali berturut-turut mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan juga temuan BPK di saat kepemimpinan Tri Adhianto.
Tri pun berdalih bawah WDP adalah hasil sebuah sistem bersama semua pihak yang berkaitan erat dengan penganggaran daan pembahasan anggaran dari lembaga terhormat (DPRD).
Termasuk jika ada temuan BPK kalau sudah dikembalikan sudah tidak masalah. Sayangnya Tri tidak menjabarkan dua kasus temuan BPK yakni proyek peralatan olahraga di Dispora temuan senilai Rp4,7 miliar gagal dikembalikan dan proyek di Disdik yang gagal dikembalikan sebesar Rp7 miliar.
Calon walikota nomor urut 1 Heri Koswara menanggapi jawaban Tri yang cenderung menyalahkan lembaga lain. Bahwa tidak ada anak buah yang salah yang ada pimpinan yang salah.
Calon walikota nomor urut 2 Uu menanggapi bahwa bicara pengelola anggaran semua sudah ada tugas nya.
KPU Kota Bekasi sendiri mengagendakan Debat Publik ke dua pada 22 November 2024 dengan tema Lingkingan Hidup, ekonomi.(*)
