 |
| Ilustrasi |
inijabar.com,Garut- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp. 2 milyar serta belanja mobil dinas (mobdin) mencapai Rp. 1,5 milyar mendapat kecaman berbagai kalangan.
Betapa tidak, di saat Kabupaten Garut yang kini tengah mengalami keterpurukan kemiskinan ekstrim malah berencana mengalokasikan anggaran yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 yang tengah dibahas, Pemkab Garut mengalokasi dana sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) serta anggaran perjalanan dinas (perdin) luar negeri mencapai Rp. 2 milyar.
Ketua Fraksi Golkar, Iman Alirahman menyatakan adanya ketimpangan alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 yang diajukan Pemkab Garut.
Pihaknya dengan tegas mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai jauh dari keberpihakan kepada rakyat kecil, khususnya masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
"Hal yang kami soroti dan sangat mencengangkan adanya alokasi anggaran perjalan dinas luar negeri mencapai Rp. 2 milyar, sedangkan alokasi untuk penyandang disabilitas hanya sebesar Rp.200 juta saja setahun.Ini kan gak benar," kecam Iman saat dihubungi melaluj telepon selulernya, Kamis (21/11/2024).
Iman menyoroti tajam soal komposisi belanja perjalanan dinas dalam negeri di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta alokasi untuk makanan-minuman (mamin) kepala daerah yang nilainya fantastis.
"Dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap hal itu sudah kami sampaikan secara keras mengkritisi kepada Pemkab Garut. Banyak ketimpangan dalam alokasi anggaran lebih banyak habis untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja modal mobdin dan renovasi kantor? Ini membuktikan RAPBD 2025 tidak efektif dan efesien dan pro rakyat," tegasnya.
Kondisi ini, kata dia, terjadi ketimpangan skala prioritas arah kebijakan Pemkab Garut di saat angka kemiskinan masih cukup tinggi dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama ini.
“Bayangkan saja, penyandang disabilitas hanya dapat Rp200 juta, sedangkan pejabat jalan-jalan ke luar negeri dianggarkan sampai Rp.2 miliar. Ini kan fantastis sekali,” tutur mantan Sekda Garut ini.
Seharusnya, imbuh dia, alokasi anggaran lebih dititikberatkan pada kebutuhan program kegiatan belanja yang lberdamp langsung manfaat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi sektor UMKM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut.
Oleh karenanya, fraksi Golkar meminta Pemkab Garut harus mengevaluasi total dalam RAPBD 2025 terhadap sejunlah komposisi belanja yang tidak efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Menurutnya, anggaran harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut.
“Pemkab Garut lebih fokus dan serius mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat bukan sebaliknya hanya mengutamakan memenuhi gaya hidup para pejabat,” tutupnya.
Sementara, aktifis anti korupsi, Ridwan Arif dari Fakta Petaka mengamini sikap kritis yang disampaikan Fraksi Golkar DPRD Garut ini.
Ridwan juga mengecam atas kebijakan Pemkab Garut terhadap alokasi anggaran Perdin Luar negeri mencapai Rp. 2 milyar serta belanja mobdin.
Menurutnya, anggaran sebesar itu lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan kesehatan.
“Alokasi perjalanan dinas luar negeri ini dihapus saja. Karena tidak memberikan nilai manfaat secara langsung oleh masyarakat. Dan hanya kepentingan elut semata termasuk belanja mobdin mencapai Rp. 1,5 milyar, dicoret saja," pungkasnya. (Yoes)
.jpeg)
