Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat tampil dalam video yang beredar pasca dirinya ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto yang dalam unggahan video nya menyinggung nama besar Proklamator Soekarno ditanggapi aktifis alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia) Nyimas Sakuntala Dewi.
Hasto yang kini berstatus sebagai Tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku tersebut muncul dengan pernyataannya yang justru menimbulkan polemik baru. Hasto terlihat membawa buku Bung Karno seolah dirinya dalam posisi seperti Bung Karno.
Nyimas Sakuntala Dewi menyebut, pernyataan Hasto sangat memalukan karena membawa nama besar Bung Karno.
"Terlepas benar atau tidaknya keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku, namun yang sangat disesalkan dimana saudara Hasto membuat justifikasi atau pembenaran seolah-olah apa yang dialaminya sama dengan Bung Karno,"ucapnya. Jumat (27/12/2024).
Pernyataan Hasto tersebut, kata Nyimas, merupakan sikap gegabah tanpa disadari mendowngrade kapasitas Bung Karno dengan cara yang tidak proporsional.
[cut]
"Apalagi ditengah upaya anak bangsa sedang berjuang untuk mensosialisasikan Pemurnian nama baik Bung Karno yang disandera oleh TAP MPRS No.XXXIII tahun 1967 yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru," ucap Bunda Nyimas sapaan akrabnya dalam rilisnya.
Menurutnya, sikap kalap yang kontraproduktif itu membuat publik pencinta atau penerus Bung Karno merasa jengah. Karena sepanjang sejarah kepemimpinan Bung Karno, beliau sangat anti terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh para Aparatur negara.
Dirinya menyebut, Komitmen Anti Korupsi yang dilakukan oleh Bung Karno tidak sekedar ucapan 'lip service' saja, tapi diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Konsistensi sikap Bung Karno terhadap upaya pemberantasan korupsi, lanjut Nyimas, senantiasa digaungkan dalam berbagai even pidato politik Bung Karno.
"Misalnya menyangkut isu anti korupsi juga dikumandangkan dalam pidato politik Bung Karno yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi kita'. Dalam pidato itu, selain isu-isu strategis ideologis yang menyangkut politik kenegaraan, tapi aspek Korupsi juga sangat juga diberi perhatian," tuturnya mencontohkan.
[cut]
Pidato politik 'Menemukan Kembali Revolusi Kita', kata dia, Bung Karno mengutuk keras segala bentuk tindak penyimpangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk Itulah Bung Karno membentuk BAPEKAN (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara ). MelaluiPeraturan Presiden No.1 thn 1959.
Dalam sejarahnya, BAPEKAN ini bertugas mengawasi Kegiatan Aparatur Negara dan menangani Pengaduan Masyarakat Terkait Penting yang berindikasi Korupsi.
Selain itu Bung Katno juga membentuk panitya Retooling Aparatur Negara yang diketuai oleh A.H.Nasution,
BAPEKAN ini melakukan operasi Budhi untuk Menangkap pelaku Korupsi, termasuk Kolonel Pringadi yang divonis bersalah karena menggelapkan Uang negara.
"Jadi Bung Karno itu anti korupsi, karena saya sebagai pengagum beliau. Malu saya jika ngaku ngaku anak Ideologis karena, saya belum dapat menyumbang apapun untuk Negara ini. Secara pribadi saya berkeberatan jika ada yang korupsi lalu bawa bawa nama beliau, pamer bukunya jika kita menghormati menghargai beliau tentu kita tidak menyimpang dari ajaran Beliau,"sindir Nyimas.
"Jadi biarkan beliau (Soekarno) tenang di surga sana, jangan kalian ganggu dengan mencoreng nama beliau yang baru saja di pulihkan. Jadi lah manusia satria berani berbuat tentu berani bertanggung jawab. Bung Karno berkorban buat Negara, bukan merampok negara. Jadi Stooppp membawa nama Bung Karno untuk pembenaran," tandasnya.(*)