 |
| Komisi I DPRD Kota Bekasi saat mendatangi kelurahan Medan Satria terkait isu dugaan pungli PTSL |
inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait dugaan pungli program PTSL di kelurahan Medan Satria. Komisi 1 DPRD Kota Bekasi melakukan sidak ke kantor kelurahan Medan Satria kecamatan Medan Satria pada Senin (16/12/2024).
Sekertaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Rizky Topananda mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke Medan Satria menindak lanjuti hasil laporan, temuan dari masyarakat termasuk media.
"Kita telah mengundang Camat Medan Satria dan BPN hadir di Komisi 1, mereka sudah memberi keterangan, pada akhirnya kemarin kita datang ke Kecamatan dan perangkat yang ada di sana dalam rangka lanjutan dari hasil pertemuan sebelumnya di Komisi 1,"kata pria yang juga Ketua DPC PKB Kota Bekasi. Senin(16/12/2024).
 |
| Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Rizky Topananda |
Rizky mengaku sudah mendengar keterangan dari Lurah dan Camat dan tim pelaksana PTSL, sejauh ini sudah sesuai dengan temuan dan permasalahan yang ada di lapangan.
"Ternyata ada beberapa miss informasi misalnya begini tempo hari ada hasil wawancara dengan warga dari temen-temen itu menyatakan ada biaya A,B,C,D teryata saat dikonfirmasi warga tersebut sebenarnya belum ikut progam PTSL, biaya-biaya yang dia sampaikan itu lebih ke biaya untuk berkas yang lain di luar PTSL,"terangnya.
Rizky juga menerangkan, alas nya belum AJB atau Girik itu harus dirubah terlebih dahulu, dan juga belum balik nama dari mana orang tuanya yang sudah almarhum harus merubah ke atas nama anaknya.
"Itu kan terpisah berbeda, nah biaya-biaya itu sebenarnya di luar biaya PTSL. Hasil pertemuan kita di lapangan ada informasi missnya di situ, karena memang hari ini pola kerjanya berbeda, sebelumnya PTSL ada Pokja (Kelompok Kerja) yang melibatkan masyarakat,"ujarnya.
Rizky menyatakan, semangatnya bagaimana program PTSL tahun ini dan tahun depan bisa berjalan maksimal sesuai aturan yang ada.
"Kalau role model nya sudah tepat misalkan kita anggap di Medan Satria ini sudah sesuai dan tepat biar tahun depan kelurahan atau lurah tidak khawatir, ketika dikasih program PTSL oleh BPN,"kata Rizky.
"Karena itu jadi banyak yang tidak mau memenuhi kuota misalkan ada kuota 2 ribh sertifikat yang diambil hanya 500 sertifikat, karena ada kekhawatiran,"tandasnya.(firman)
