 |
| Kajari Kota Bekasi Imran Yusuf saat menemui para pengunjuk rasa di depan kantor Kejari Kota Bekasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah massa yang menamakan diri LSM Jendela Komunikasi (Jeko) menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi mempertanyakan penanganan kasus peralatan olahraga Tahun 2023 yang merupakam temuan BPK RI tahun 2024.
Kasus ini terkesan jalan di tempat, pihak Kejari Kota Bekasi pun dinilai lambat dalam penanganannya.
Kordinator aksi yang juha sekretaris LSM Jeko, Ali Akbar mengungkapkan, pihaknya menyesalkan kinerja Kejari Kota Bekasi dalam proyek yang merugikan negara senilai Rp4,7 miliar.
"Sampai saat ini Kejari Kota Bekasi hanya janji-janji saja dalam kasus pengadaan alat olahraga. Padahal sudah jelas itu temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI,"ujar Ali dalam orasi nya. Rabu (15/1/2025)
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Imran Yusuf pun menemui massa pengunjuk rasa di depan gedung Kajari Kota Bekasi dan mengaku kasus peralatan olahraga tahun 2023 di Dinas Pemuda dan Olahraga naik ketahap penyidikan.
"Kita kan sudah melakukan penyelidikan, nah sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan,"ujarnya di depan massa aksi.
Imran menambahkan, pihaknya akan melakukan ekspos bersama dengan Inspektorat Kota Bekasi terhadap perkembangan kasus dugaan korupsi peralatan olahraga.
"Besok (Kamis 16/1/2025) kita akan ekspos bersama Inspektorat Kota Bekasi dan mencoba menghitung ulang kerugian negara nya (proyek olahraga),"ucapnya.
Setelah itu, lanjut Imran, pihaknya akan menyampaikan hasil dari ekspos bersama Inspektorat tersebut.
Pernyataan Imran Yusuf yang akan menghitung ulang berapa kerugian negara di proyek alat olahraga tahun 2023, justru menimbulkan kejanggalan.
"Lah ngapain dihitung ulang, tinggal periksa saja staf BPK yang mengaudit proyek tersebut dan hadirkan nanti sebagai saksi dalam persidangan. Jadi buat apa dihitung ulang,"cetus Ali.(*)
