 |
| Ketua DPRD Kab.Kuningan saat menyambangi massa aksi honorer menuntut dijadikan PPPK penuh waktu. |
inijabar.com, Kabupaten Kuningan- Tak terima dengan hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama) yang menempatkan kategori R2 dan R3 atau PPPK paruh waktu.
Ribuan honorer di Pemkab Kuningan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kuningan, menuntut diangkat status menjadi PPPK penuh waktu, dan meminta hingga 2027 tidak ada perekrutan CPNS. Kamis (16/1/2025)
“Mana keadilan bagi Kami?, yang menjanjikan pengangkatan PPPK berdasarkan masa kerja?, tapi mana buktinya?, data kategori dua sudah masuk database ke pusat, tapi kami hanya masuk paruh waktu, yang Kami minta penuh waktu," teriak Otong Setiawan, Koordinator aksi Forum R2 dan R3.
Massa aksi pun ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, didampingi Wakil Ketua beserta beberapa anggota DPRD, Pj. Sekda Asep Taufik Rochman, Plt Kepala BPSDM, Purwadi.
Massa menuntut pengangkatan Non ASN wajib berdasarkan masa kerja, dan diangkat PPPK penuh waktu, dan harus dituntaskan hingga tahun 2027.
Selain itu, massa menolak rekruitmen CPNS dan PPPK sebelum pengangkatan database PPPK penuh waktu sampai tuntas.
"Segera sahkan Raperda atas peraturan turunan yang mengakomodasi honorer penuh waktu bukan sekedar paruh waktu,"ujar Otong.
Para honorer itu pun meminta merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam tata kelola keuangan daerah.
“Jangan ada titipan pejabat, harus mengutamakan dulu database yang ada dan sudah jelas. Tolong camkan ini, dan diingat. Jangan bohongi Kami lagi, yang nyatanya Kami diabaikan, dan tetap berat dengan titipan pejabat dan titipan-titipan lainnya, “tambah Otong dalam orasinya.
Menanggapi orasi, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi para tenaga honorer, dan memperjuangkan mereka supaya bisa diselesaikan hingga tahun 2027.
Pakta integritas dan pernyataan sikap serta usulan tuntutan para tenaga honorer yang dituangkan dalam surat tersebut ditandatangani oleh legislatif dan eksekutif, diantaranya oleh pimpinan DPRD, Pj. Sekda, dan Plt. Kepala BKPSDM.
“Kami akan kawal aspirasi mereka, dan insya Alloh Kuningan bisa menyelesaikan sekitar 4 Ribu tenaga honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara berjenjang hingga tahun 2027,” ujar Nuzul Rachdy.
Senada yang dikatakan Pj. Sekda, Asep Taufikurochman, bahwa saat ini, kuota PPPK di Kuningan ada sebanyak 585, dan yang lulus hampir seluruhnya.
“R2 itu sisanya tinggal 81 orang dari proses yang kemarin, sedangkan R3 adalah bukan Kategori 2 tapi paruh waktu, dan ini tuntutan minta penuh waktu, dan Kami sedang berupaya supaya semua R3 itu diangkat menjadi PPPK penuh waktu,"tuturnya.(Ikro)
