 |
| PMII dan GMNI Garut |
inijabar.com, Garut – Dua elemen mahasiswa di Garut yakni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) kembali mempertanyakan komitmen DPRD Kabupaten Garut terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di tubuh BUMD.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut konkret dari kesepakatan yang dicapai dalam audiensi sebelumnya.
Sekretaris DPC GMNI Garut, Nanang menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respon para wakil rakyat tersebut.
"Kami merasa DPRD kurang serius dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui aksi dan audiensi. Padahal, permasalahan di BUMD sangat krusial dan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat," ujarnya, Rabu (15/1/2025).
Senada diungkapkan Ketua PC PMII Garut, Muhammad Ikhsan Qomarul Hayat bahwa, pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dari DPRD.
"Kami mendesak DPRD segera merealisasikan dibentuknya Pansus sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Jika tidak ada perkembangan, kami siap melakukan aksi lanjutan untuk memastikan aspirasi kami didengar," tegasnya.
Sekedar diketahui pada Desember 2024 lalu GMNI dan PMII Garut melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Garut. Mereka menuntut pembentukan Pansus untuk mengevaluasi kinerja BUMD yang dinilai bermasalah salah satunya Perumda Tirta Intan Garut.
Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti kinerja di tubuh BUMD terutama di PDAM Tirta Intan yang dianggap kontroversial dan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi. Termasuk soal perpanjangan SK jajaran direksi PDAM oleh mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan yang dinilai cacat hukum. (yoes)
