 |
| Kedua siswi SMAN 7 Kota Cirebon ini menumpahkan keluhannya soal pungutan di sekolahnya ke Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Cirebon- Kedatangan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi ke SMAN 7 Cirebon tidak disia-siakan sejumlah siswa untuk mengadukan keluhannya termasuk soal PIP (Program Indonesia Pintar).
Salah satu siswa berjilbab tiba-tiba mendekati Dedi Mulyadi dan menceritakan bahwa dirinya mendapat PIP dari partai politik.
Untungnya Dedi Mulyadi paham bahwa sebagian anggota DPR RI memang dapat jatah untuk menyalurkan PIP untuk di daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.
Siswi tersebut menjelaskan, bahwa dirinya mendapat PIP sebesar Rp1.800.000 per tahun. Namun setelah cair, dipotong sebesar Rp250 ribu oleh orang partai.
"PIP itu bukan sumbangan dari partai tapi dari pemerintah yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI yang punya dapil. Mereka biasanya punya jatah melalui program PIP," terang Dedi Mulyadi seperti yang diupload dari akun video medsosnya.
"Masalahnya, kita kan dapat PIP Rp1.800,000. Tapi ternyata kita diambil (dipotong) Rp250 ribu untuk (anggota) partai lagi,"ungkap siswi tersebut.
Dedi pun menanyakan cara motong nya bagaiamana. Kemudian dijawab oleh siswi tersebut bahwa dari awal sudah disosialisasikan.
"Dari awal kita sudah disosialisasikan bahwa kalau dapat Rp1.800.000, bakal diambil sama pihak sekolah Rp250 ribu, bilangnya untuk ke partai gitu doang,"ucapnya.
[cut]
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi pun kembali bertanya cara ngambil uangnya bagaimana kan uangnya pakai rekening.
"Ngambilnya gimana kan uangnya via rekening,"tanya KDM lagi.
"Jadi kita ke bank ke bank BNI yang ada di kota Cirebon terus habis itu di depan pintu bank sudah ada orang dari TU (tata usaha) jadi ngambil buku tabungan sama PIN sama kartu (ATM) kita juga,"bebernya.
"Jadi buku tabungan sama ATM ada di sekolah,"sambung siswi tersebut.
Mensikapi aduan tersebut, KDM mempertanyakan harusnya siswa yang transfer ke sekolah.
"Oh jadi diambilin uangnya,"tanya KDM.
"Iya kalau itu ga, kita yang diambilin uangnya. Kita juga ngasih PIN nya, terus pihak sekolah yang ngambilin,"tuturnya.
"Jadi disamain semua angkatan 1,2,3,4,5,6 disamain (diambil pihak sekolah),"sambungnya.
KDM menegaskan bahwa PIN kartu ATM siswa tidak boleh diketahui orang lain.
"Misalkan dari kita ganti PIN, itu harus ngasih tau lewat WA itu PIN nya,"ungkap siswi tersebut.
Selain itu siswi ini juga mengeluhkan pungutan uang gedung sebesar Rp6.400.000 per siswa satu angkatan kelas 3.
[cut]
"Itu juga setornya sepengetahuan orang tua siswa. Karena orang tua siswa pada ga terima kalau misalnya kita harus bayar Rp8 juta. Lalu SPP kita 200 ribu,"ungkapnya.
Dedi Mulyadi menyatakan harusnya SPP sudah gratis. Kemudian siswi tersebut menegaskan dari kelas 10 sampai kelas 12 masih bayar.
Siswi tersebut juga mengeluhkan uang buku LKS (lembar kerja siswa) yang harus beli sekitar Rp 300 ribu lebih. Lalu juga sumbangan masjid dipatok Rp150 ribu per siswa.
"Sumbangan masjid itu kan harusnya se ikhlasnya tapi kami dipintain Rp150 ribu,"tandasnya.
Dedi Mulyadi terheran-heran mendengar komponen pungutan di sekolah milik pemerintah tersebut. Dan meminta kedua siswa tersebut untuk memberikan bukti melalui WA ke ajudannya.(*)
