 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memberikan pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jabar saat Rapat Paripurna DPRD Jabar sekaligus Sertijab dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. |
inijabar.com, Kota Bandung- Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda serah terima jabatan dan pidato pertama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jumat (21/2/2025)
Sebelum melakukan pidatonya, dilakukan serah terima jabatan dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Dedi Mulyadi menegaskan, akan fokus pada pembangunan kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan pendamping utama dalam kehidupan masyarakat dan pondasi dalam menciptakan kesejahteraan publik.
"Manusia sehat adalah tahapan pertama dalam kerangka pembangunan. Kesehatan bukan sekadar urusan obat-obatan, rumah sakit, atau dokter. Kesehatan harus dipahami sebagai pembangunan manusia yang sehat secara holistik," tuturnya.
Dedi juga mengkritisi paradigma materialistis yang menganggap kesehatan hanya sebatas proyek dan bisnis. Dia menekankan bahwa pembangunan kesehatan harus dimulai dari pencegahan dan pengembangan, bukan hanya pengobatan.
"Kalau kesehatan terus dipahami sebagai bisnis, maka Pancasila yang kita agung-agungkan akan terdegradasi. Kesehatan harus dilihat sebagai komitmen negara untuk membangun manusia yang sehat," tambahnya.
Dedi menyerukan komitmen negara dalam menciptakan iklim yang sehat. Hal ini meliputi pembangunan tata ruang yang baik, menjaga mata air dan aliran air, memperbaiki sanitasi lingkungan, serta merawat alam dan udara.
"Menjaga alam adalah bentuk komitmen terhadap Tuhan. Tidak ada makna bertuhan jika tangan kita merusak ekosistem dan melahirkan penderitaan bagi orang lain," tegasnya.
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan rencana strategis pemerintah provinsi dalam meningkatkan layanan kesehatan. Salah satunya adalah pengadaan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan layanan memadai, serta puskesmas rawat inap di tingkat kecamatan.
"Setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat harus memiliki rumah sakit dengan layanan spesialis yang saling melengkapi. Ini yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah," jelasnya.
Dedi juga menyebut, pembangunan berbasis kesehatan juga harus diterapkan dalam kebijakan transportasi dan perumahan.
"Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki asas kesehatan. Mulai dari usia kendaraan yang aman bagi penumpang dan sopir, hingga pembangunan rumah yang sehat bagi penghuninya," katanya.(*)
