 |
| Anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf |
inijabar.com, Kota Bandung- Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf mengaku tengah menyoroti aspirasi pihak sekolah SMA/SMK swasta terkait program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) tidak diperuntukan untuk persoalan tunggakan ijazah.
BPMU sendiri merupakan program pemerintah Jawa Barat guna membantu sekolah swasta menjalankan operasional nya.
"Besarannya (BPMU) dihitung dari jumlah siswa di sekolah masing-masing,"ujarnya dikutip dari akun kangmaulanayusuf.
Jumlah siswa-siswi sekolah SMA swasta di Jawa Barat sebanyak 301,514 orang. Sedangkan di SMK sebanyak 708, 862 orang dan di SLB jumlah nya sebanyak 20.854 orang.
"Sedangkan bantuan BPMU dari Jawa Barat sebanyak Rp623,881,880,000 miliar. Dan ketika jumlah bantuan BPMU dibagai dengan jumlah siswa yang ada di SMA, SMK maupun SLB, maka jatunya adalah Rp600 ribu per siswa,"ungkapnya.
"Kira-kira temen-teman bisa bayangkan ga. Dengan biaya Rp600 ribu se tahun. Menghasilkan kualitas pendidikan seperti apa untuk anak didik kita di kemudian hari,"tanya Maulana.
Politisi asal PKB ini justru tertarik bantuan BPMU tidak dikaitkan dengan ijazah. Karena itu (BPMU) kepentingannya untuk pendidikan siswa ke depan kebutuhannya.
"Lalu seperti apa solusinya. Presiden Prabowo itu menegaskan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk makan bergizi gratis di Jawa Barat jumlahnya ada Rp 1 trilyun. Itu tidak jadi digunakan untuk makan bergizi gratis. Tapi ditekankan untuk pembangunan sekolah,"tuturnya.
"Nah saran saya bagaimana uang Rp 1 Trilyun itu digunakan untuk penebusan ijazah,"sambung Maulana.
Dia menjelaskan mekanisme nya, sekolah SMA swasta di Jabar berjumlah 1.306. Sedangkan SMK berjumlah 2634 sekolah. Dan SLB berjumlah 334 sekolah. Jadi total keseluruhan 4274 sekolah.
"Jika dipukul rata 4274 dibagi Rp1 trilyun maka menjadi 233.972.859. Bagaimana yang Rp233 juta diberikan untuk menebus ijazah tapi tidak melebihi tunggakan itu. Dan sisa nya untuk pembangunan sekolah,"tandasnya.(*)
