 |
| Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad |
inijabar.com, Kota Bekasi- Surat Edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait himbauan agar sekolah negeri maupun swasta menyerahkan ijazah yang bagi siswa lulusan tanpa syarat penyelesaian pembiayaan apapun, hingga kini masih belum dilaksanakan terutama oleh sekolah swasta.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M.Hasbullah Rahmad menyatakan, kebijakan tersebut tidak bisa dipatuhi sekolah swasta karena beban tunggakan yang tinggi dari siswa di setiap sekolah.
"Kebijakan tersebut sulit juga diselesaikan oleh Pemprov Jabar karena beban tunggakan hanya untuk siswa SMK mencapai Rp1 trilyun, belum SMA dan Madrasah,"ungkapnya saat memberikan sambutan di acara Buka Bersama Ramadhan PAN Kota Bekasi. Minggu (16/3/2025)
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, tengah menghitung ulang dan mengkaji beban tunggakan tersebut karena angkanya yang fantastis.
"Ada sekolah yang tunggakan siswa nya sampai Rp3 miliar sehingga ijazah belum diberikan sepenuhnya pada siswa alumni,"ucapnya.
Munculnya kebijakan memberikan ijazah ke siswa lulusan tanpa syarat pelunasan tunggakan berawal dari inisiatif Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang saat itu belum dilantik. Kemudian Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan membuat surat edaran yang berisi instruksi agar sekolah memberikan ijazah siswa alumni tanpa syarat apapun termasuk tunggakan biaya.
Pihak komunitas sekolah swasta pun bereaksi menolak kebijakan tersebut. Bahkan di Cirebon ada komunitas sekolah swasta yang dengan lantang mendeklarasikan penolakan atas surat edaran Disdik Jabar tersebut.(*)
