 |
| Jajaran Forkopimda berpose bersama usai apel HUT Kota Bekasi 2025 |
MOMENTUM peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Kota Bekasi kali ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini penuh dengan keprihatinan akibat banjir yang menggenangi 20 titik wilayah di Kota Bekasi pada Selasa 7 Maret 2025 lalu.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Haris Bobihoe yang belum lama dilantik per 20 Februari 2025 pada saat menyampaikan pidato perdana nya di Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bekasi bertekad Zero Complain (nol keluhan).
Namun takdir berkata lain, banjir pun datang, penanganan pasca banjir pun banyak dikeluhkan warga terdampak dari mulai soal distribusi bantuan makanan dan obat-obatan yang tidak merata, bantuan alat kebersihan yang telat datang mengangkut sampah dan lainnya ditambah kegaduhan soal viralnya video istri walikota Bekasi ngungsi di hotel mewah.
Kondisi tersebut bisa diartikan, dari Zero Complain malah menjadi Luber Komplain.
Tri Adhianto sendiri saat apel Hut Kota Bekasi ke 28 secara ksatria meminta maaf atas belum maksimal dan kegaduhan dalam penanganan banjir tahun ini.
Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi tersebut dengan percaya diri menyebut akan menyumbangkan gaji pertama sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir.
"Saya dan Pak Harris juga menyumbangkan gaji pertama saya nanti untuk kita membantu warga masyarakat yang hari ini merasa kesulitan," ujar Tri Adhianto dalam sambutan upacara yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (10/3/2025)
[cut]
Tri Adhianto juga mengatakan, musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Bekasi harus menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong untuk bangkit kembali.
Peringatan HUT ke-28 Kota Bekasi tahun ini, kata dia, menjadi momen refleksi untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat.
Sementara itu, terkait penanganan pasca banjir, Ketua DPR Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan, ada hal yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni soal infrastruktur dan kemacetan.
Kota Bekasi sudah menjadi daerah urbanisasi dan populasinya cukup tinggi. Banyak hal yang harus juga diimbangi dengan kebijakan dan regulasi.
Terkait penanganan banjir, Sardi Effendi menyatakan, pemulihan rehabilitasi tempat-tempat yang rumahnya masih terkena lumpur harus dilakukan secara masif.
"K3 oleh camat dan lurah, nah ini kita minta untuk masif, kan supaya nanti untuk personal tanggap darurat ini bisa dicairkan (anggaran) untuk kecamatan dan kelurahan,"ujarnya usai mengikuti apel HUT Kota Bekasi di Plaza Pemkot Bekasi. Senin (10/3/2025)
Dirinya juga menyinggung soal anggaran penanganan pasca banjir yang akan dibahas di DPRD Kota Bekasi.
[cut]
"Nanti akan dibahas berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja tak terduga untuk bencana banjir sehingga nanti DPRD mendapatkan laporan dari pemerintah daerah, berkaitan dengan apa saja yang digunakan untuk pasca banjir atau rehabilitasi pasca banjir ini,"beber politisi asal PKS ini.
Sardi juga meminta Pemkot Bekasi melakukan pendataan melalui kecamatan dan kelurahan ini termasuk rumah-rumahan yang rusak harus transparan harus terbuka di sampaikan kepada masyarakat.
"Sehingga kita bisa saling mengoreksi mana yang belum tertangani atau mana yang sudah tertangani,"tandasnya.(*)
