 |
| Walikota Depok Supian Suri (kiri), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (kanan) |
inijabar.com, Kota Bandung- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sudah menegur Walikota Depok Supian Suri yang membolehkan ASN di lingkup Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik.
"Kan pa Walikota Depok berargumen tidak semua ASN itu punya mobil dinas, tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2 karena eselon 4 tidak ada mobil dinas kecuali UPTD di kabupaten/kota yang PU (Pekerjaan Umum) itu punya mobil bak yang biasa ngangkut pasir,"ujar Dedi Mulyadi pada media usai jadi khotib sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan Gasebu Kota Bandung pada Senin (31/3/2025).
"Ya kan tunjanganya cukup kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 cukup, gak mungkin ga punya mobil . Kalau masih punya mobil ngapain pakai mobil dinas, sederhana logikanya," sambung pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi)
KDM menegaskan, apapun alasannya mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Ya artinya kan, itu (pakai mobil dinas untuk mudik) salah. Ga boleh. Mobil dinas itu untuk kepentingan dinas titik, tidak untuk kepentingan yang lain,"tegasnya.
"Tadi malam sudah saya tegur (walikota Depok). Nanti tidak boleh ada pernyataan (membolehkan mobil dinas untuk mudik) yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nanti abai,"sambung KDM.
Resiko nya kalau itu dilakukan, seandainya mobil nya mengalami problem pasti menjadi resiko.
"Itu (mobil dinas) negara loh keuangannya harus dipertanggung jawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan kalau ada argumentasi tidak semua ASN memiliki mobil dinas yang punya mobil dinas itu pejabat eselon 3 dan eselon 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya ga bener,"tandasnya.
Artinya yang dilakukan walikota Depok Supian Suri mengabaikan instruksi Gubernur Jabar.
"Iya dong, abai namanya,"cetusnya.(*)
