 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memposting pertemuannya dengan atlit cabang olahraga Muaythai Bekasi yang merasa dirugikan oleh ketua cabor Maythai Kota Bekasi terkait uang pembinaan. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Gerak cepat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat di Jawa Barat memunculkan fenomena masyarakat melaporkan langsung ke pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Bukan hanya masyarakat sipil yang lapor langsung ke KDM, bahkan ASN (aparatur sipil negara) baik di tingkatan pemerintah daerah kota/kabupaten pun berani melaporkan permasalahannya tersebut.
Seperti yang dilakukan ASN guru di Kota Bekasi yang melaporkan masalah pemotongan uang TPP tahun 2022 yang saat itu di pimpin Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto yang kini menjabat kembali sebagai walikota Bekasi hasil Pilkada 2024.
Selain ASN, ada juga atlit wanita cabang olahraga Muaythai asal Kota Bekasi yang mengaku kecewa soal uang pembinaan atlit yang tidak pernah diterima nya.
KDM sendiri melalui akun media sosialnya meng upload pertemuan dirinya dengan atlit yang saat ini berpindah menjadi atlit kabupaten Bekasi itu.
Dalam cuitan di Instagramnya KDM menulis caption, 'Semangat raih prestasi. Awas ga boleh macam-macam ini atlet'.
Diketahui atlit Muaythai tersebut bernama Sarah Avillia Annisa yang berseteru dengan ketua Cabor Muaythai Kota Bekasi yang menuntut uang pembinaan.
Walikota Bekasi Tri Adhianto sendiri bahkan terang-terangan dalam apel pagi melarang ASN di lingkup Pemkot Bekasi jika ada masalah untuk tidak langsung lapor ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Fenomena lapor langsung ke gubernur Jabar tersebut bukan hanya dilakukan warga Kota Bekasi, tapi juga warga dari daerah lain di Jawa Barat.
Saat KDM turun di wilayah Babelan Kabupaten Bekasi juga tiba-tiba seorang wanita paruh baya mendekati nya dan melaporkan masalah yang sedang dialaminya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan memfokuskan membangun brand kepercayaan publik.
"Karena kalau rakyat sudah percaya, percaya. Rakyat itu kaya istri, kalau sudah percaya isi dompetnya segitu ya sudah percaya,"kata Dedi Mulyadi saat di gedung Pakuwan Kota Bandung.
"Jangan sekali-sekali dibohongin. Karena kalau sudah sekali dibohongi rakyat tidak akan percaya,"sambungnya.
Fenomena 'Lapor Pak Dedi' ini menuai beragam komentar salah satunya dari Praktisi Hukum H.Bambang Sunaryo.SH. Menurut dia, secara hukum masyarakat atau ASN melaporkan masalah ke siapapun termasuk ke gubernur merupakan hal biasa dan tidak ada pelanggaran hukum sepanjang laporanya otentik dan disertai data.
"Secara hukum tidak ada masalah, namun secara etik bisa saja dianggap tidak disiplin bagi ASN. Tapi bagi masyarakat umum hal yang biasa saja jika ada warga melapor pada gubernur,"ungkap H.Bambang. Rabu (16/4/2025).
Dia menekankan pada aspek gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang membangun kepercayaan publik dalam menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat.
"Iya ada trust (kepercayaan) publik yang dibangun. Sehingga ketika kepercayaan meningkat pasti orang berharap permasalahanya bisa diselesaikan oleh pak Dedi Mulyadi,"ucapnya.
Namun di satu sisi menurun nya kepercayaan warga pada kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu sendiri.
"Iya gaya kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi ada plus nya yakni meningkatnya kepercayaan publik pada dirinya. Namun negatif nya yaitu menurunnya kepercayaan warga pada kepala daerahnya sendiri,"tandasnya.(*)
