 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mochamad |
inijabar.com, Kota Bekasi- Anggaran bantuan bencana banjir harus jelas pertanggung jawabanya dan harus tepat sasaran. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mochamad saat ditemui di kantornya. Senin (28/4/2025).
Anggaran banjir tersebut, kata politisi asal PDIP ini, adalah belanja langsung jadi Rp22 milyar dari Belanja Tak Terduga(BTT) APBD Kota Bekasi, ditambah Rp 9 milyar bantuan Pemerintah Pusat.
Gilang mengatakan, banjir awal Maret silam adalah banjir terbesar yang merendam Kota Bekasi, bahkan skala bencana nasional.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, dirinya mempunyai catatan terkait refleksi banjir tersebut. Menurut Gilang, penangangan bencana banjir harus menyeluruh.
"Kota Bekasi harus berbenah agar siklus banjir 5 tahunan ini bisa diatasi, tentunya dengan menyiapkan langkah-langkah preventif apa yang dilakukan Pemkot Bekasi untuk mengurai permasalahan penyebab banjir,"ujarnya.
"Catatan saya adalah penertiban bangunan liar yang tak ber-izin dimana tak jarang jalur air tertutup oleh bangunan liar tersebut, juga sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau(RTH),"sambung Gilang.
Dia juga meminta ketegasan Pemkot Bekasi dalam menindak setiap pelanggaran terhadap dua hal tersebut.
"Pemkot Bekasi jangan hanya menghimbau masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan, jangan ini jangan itu, sedangkan sebenarnya penyebab paling dasar itu memang tidak adanya lahan hijau sebagai tempat pengurai air serta banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri menyumbat jalan nya air,"kata pria yang akrab disapa Bang Gilang ini.
Ketegasan Pemkot Bekasi, kata dia, menjadi barometer keberhasilan pengentasan siklus banjir Kota Bekasi, tegas dia.
"Dan didukung juga oleh pembangunan folder-folder penampung air di titik rawan banjir serta sumur-sumur resapan ditambah penertiban juga di hulu dengan berkoordinasi dengan daerah tetangga dan Pemerintahan Provinsi baik Jabar maupun DKI saya yakin siklus banjir tak lagi berulang,"tandasnya.(firman)
