 |
| Wakil Ketua DPRD Jabar Acep Jamaludin |
inijabar.com, Kota Bandung- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin menanggapi soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang pemberian ijazah bagi siswa alumni SMA/SMK dan sederajat di Jawa Barat.
Acep menuturkan, saat dirinya bertanya ke Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait data tunggakan siswa.
"Saya tanya ke Disdik, sudah belum pendataannya (tunggakan siswa alumni), sudah,"ujar politisi asal PKB ini.
"Saya juga sudah punya datanya. Total siswa 342 ribu. Total tunggakan Rp1.3 trilyun. Siswa SMA 50 ribu. Siswa SMK 292 ribu, siswa SLB 54 ribu,"beber Acep.
Artinya, kata dia, kebutuhannya adalah Rp1.3 trilyun. Apakah mau diselesaikan dalam satu tahun atau tiga tahun.
"Kemarin saya sudah minta pada Gubernur. Pak Gubernur segera anggarkan. Karena (sekolah) swasta tidak akan ngasih. Kenapa ga ngasih (ijazah). Kan ada operasional sekolah, beban sekolah segala macam,"tuturnya.
Pasalnya, kata Acep, negara tidak memberikan bantuan penuh pada sekolah swasta. Jadi, sambung dia, negara wajib menyelenggarakan pendidikan, warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
"Namun negara mewajibkan pendidikan 12 tahun, ketika negara dengan kewajibannya kepada warga negara nya, maka kesimpulanya, setiap warga negara tidak boleh ada satupun warga negara yang tidak mendapatkan akses pendidikan,"jelas Acep.
Artinya, lanjut dia, warga negara mendapatkan pendidikan mau negeri mau swasta harus gratis. Karena kewajiban pemerintah.
"Tapi negara tidak mampu akhirnya oleh (sekolah) swasta minta duit operasional ke masyarakat. Masyarakatnya ada yang tidak mampu bayar, akhirnya ijazah ditahan,"ucapnya.
Sekolah swasta tidak salah dalam hal tersebut karena membantu pemerintah apalagi yang sekolahnya orang Jawa Barat juga.
"Ga boleh dipilah pilah yang negeri bebas biaya yang swasta dipungut biaya. Solusinya adalah gubernur harus segera menganggarkan. Jika gubernur sudah memanggarkan Rp1.3 trilyun saya yang paling pertama teriak setuju anggaran itu,"tandasnya.(*)
