 |
| Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Adelia |
inijabar.com, Kota Bekasi- Catatan 2025 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi yang menyatakan penurunan kasus bullying atau perundungan terhadap anak diapresiasi Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Adelia.
Namun demikian, Adelia mengingatkan pemerintah tidak boleh abai terhadap kasus itu. Pasalnya, kata politisi asal Partai Golkar itu, penurunan kasus bullying tersebut bukan karena ada kesadaran masyarakat, namun dikhawatirkan tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut.
"Memang yang saya khawatirkan bukan turun, tapi tidak ada yang mau melapor. Cuma harus ditelisik lagi, apakah benar-benar turun atau ada ketakutan dari korban bullying untuk laporan," ujarnya. Rabu (9/4/2025).
"Apakah itu benar-benar turun atau memang tidak ada fasilitas dari sekolah atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah bullying. Dan sekolah itu cenderung menutupi kalau ada kasus bullying itu,"sambung Adelia mempertanyakan.
Meski sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) anti bullying, kata Adelia, belum ada proses pengalokasian dana kepada satgas. Hal itu membuat pihaknya kesulitan mengidentifikasi kasus perundungan yang ada di Kota Bekasi.
"Satgasnya itu ada tapi permasalahannya itu memang tidak ada dananya belum ada alokasi dana. Jadi saya sih harapannya, kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga kalau perlu. Kita turun ke lapangan serta kita sosialisasikan," ungkapnya.
Terlebih, dirinya berharap ada keseriusan dari Pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah dan melakukan penindakan dengan tegas kepada para pelaku bulliying.
"Penyuluhan dan utama ya juga harus ada sanksi kepada pelaku, karana ada kemungkinan pelaku ini kan suatu saat nanti akan menjadi korban. Jadi Meraka harus dikasih tahu, kita butuh penyuluhan itu bukan hanya ke anaknya saja, tapi juga ke orangtuanya juga," tandasnya.(firman)
