 |
| Ilustrasi |
PASCA helatan Pilkada, Kepala Daerah dilantik, ikuti retreat yg sempat gonjang ganjing dan sekitar 2 bulan lebih jalankan program 100 hari kerja. Namun apa lacur, baru eforia merayakan kemenangan, maaf maafan saat Idul Fitri lalu sudah pecah kongsi gegara mutasi, promosi dan demosi.
Bupati dan Wakil Bupati Jember akan menjadi pemegang rekor kepala daerah pertama yang pecah kongsi. Bupati Jember, Gus Muhammad Fawait dan wakil bupati Djoko Susanto, pecah kongsi diduga karena pembagian jatah mutasi yang timpang. Djoko Santosa yang merasa banyak keluar biaya untuk ongkos politik saat Pilkada. Namun, mulai ditinggal dan tidak dilibatkan dalam menentukan kebijakan. Terutama di saat pengangkatan pejabat-pejabat tinggi daerah.
Langkah mutasi cukup brutal, 17 kepala dinas/kepala badan diganti. Sementara Djoko merasa orang-orang yang digusur adalah gerbongnya saat Pilkada. Pasangan ini tampaknya tidak menikmati berbulan madu. Akan riweh, ribet, karena wakilnya hanya dianggap ban serep.
Bibit pecah kongsi kepala daerah juga terjadi di Jawa Barat. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto., melaporkan wakil Bupati Cecep Nurul Yakin terkait dugaan pemalsuan surat resmi, kop surat hingga stempel kedinasan yang mengatasnamakan Ade Sugianto. Laporan ke Polres Tasikmalaya pada Jumat (11/4/2025).
Dugaan adanya surat undangan untuk para camat pada akhir 25 Maret 2025 yang ditandatangani seakan-akan oleh Bupati Ade Sugianto. Padahal surat itu tanpa seizin dan sepengetahuannya.
Dus untuk Kota Bekasi Walikota dan Wakil Walikota, Tri Adhianto - Harris Bebiho akan melakukan rotasi mutasi gerbong besar-besaran dalam waktu dekat. Selain penyegaran, mengisi puluhan jabatan yang kosong dari eselon II hingga IV. Pastinya juga ada muatan politis siapa saja pejabat ' yang berkeringat' saat Pilkada. Saat ini semua calon pejabat harus melakukan medical chek untuk memastikan semua pejabat sehat mental, moral dan sehat jasmani.
Pergeseran dan penyegaran pasti terjadi apalagi beberapa jabatan eselon III yang strategis memasuki masa pensiun.
[cut]
 |
| Ilustrasi |
Untuk mensukseskan visi misi Bekasi Keren, terutama meletakan dasar capaian program 100 kerja, Mas Tri sudah hafal betul dalam menata gerbongnya, karena mantan birokrat.
Karakteristik birokrat Pemkot Bekasi, yang seperti gentong artinya besar di tengah, memerlukan managamen yang handal. Diperlukan pejabat dalam berbagai level yang disiplin, visioner, jujur dan menganyomi bawahannya. Arogansi kekuasaan yang berlebihan sama saja dengan Preman Birokrasi yang justru berlawanan dengan sikap Gubernur Jabar KDM sedang getol memberantas premanisme tapi lupa membersihkan preman di birokrasi.
Mutasi rotasi harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap kemampuan, kinerja, dan kebutuhan organisasi dan kelayakan calon pejabat yang ditunjuk untuk kerja bareng mensukseskan program 100 kerja walikota. Proses mutasi rotasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi Kota Bekasi Keren.
Mutasi rotasi harus adil dan tidak diskriminatif. Harus mengesampingkan unsur politis berkeringat atau tidak saat Pilkada karena PNS wajib netral. Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan karir PNS secara fair dan mendidik. Bukan karena ada apa, namun harus tidak ada apa-apa.
Mutasi rotasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi dengan menempatkan PNS pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan karir PNS dengan memberikan pengalaman dan kesempatan baru. Meningkatkan kinerja PNS dengan menempatkan mereka pada posisi yang menantang dan sesuai dengan kemampuan mereka. Identifikasi kebutuhan organisasi dan kemampuan PNS harus dilakukan untuk menentukan posisi yang sesuai begitu juga proses pengusulannya.
Dengan melakukan mutasi dan rotasi dan pengalaman pejabat dengan memberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang. Rotasi pejabat dapat membantu mengurangi stagnasi dan kebosanan dalam pekerjaan dengan memberikan kesempatan tantangan untuk bekerja di bidang baru. Tentu yang paling utama peningkatan PAD.
Khusus untuk pengangkatan pejabat tinggi pratama atau eselon II memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Open bidding atau asessmen harus fair dan terbuka. Pejabat yang diangkat harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban.Harus memiliki pengalaman dan track record yang baik dalam bidang yang relevan.
[cut]
 |
| Ilustrasi |
Memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, serta tidak memiliki catatan hitam atau pelanggaran etika.Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, termasuk kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan bawahannya.
Struktur hasil mutasi pertama Mas Tri dan Bang Harris pasca dilantik, akan menjadi cerminan 'Gerbong Keren' untuk mewujudkan janji politik kepada masyarakat. Kota Bekasi yang memiliki APBD besar dan salah satu, 10 Kab/Kota terkaya bukan tidak mungkin akan semakin maju dan kaya dengan APBD nya. Semua PR seperti banjir, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, taraf kesejahteraan warga, sikap koruptif birokrasi akan terurai secara signifikan.Harapan warga terkait kesejahteraan dan layanan dasar bisa terwujud dan keren. Tidak hanya menjadi slogan jualan politik saat Pilkada saja. Namun diwujudkan dan dirasakan langsung warga.
Kunci utama Mas Tri dan Bang Harris harus saling bersinergi ,akur, jauh dari bibit Pecah Kongsi, saling memahami tupoksi meski beda parpol. Tidak gampang menarik kepentingan parpol pusat ke daerah. Tujuan utama hanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bekasi makin Keren dan maju.
Penulis: Didit Susilo - Praktisi Jurnalistik
